.webp)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), mengalokasikan anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) pada 2026 sebesar Rp 50 miliar. Angka itu naik sekitar Rp 4 miliar dibandingkan pada 2025 yang mencapai Rp 46,03 miliar.
"THR PNS dan PPPK Pemkab Bima sudah mulai dicairkan sejak Jumat kemarin," ucap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bima Aries Munanda kepada detikBali, Sabtu (14/3/2026).
Aries mengatakan THR yang diberikan terbagi dalam dua komponen. Untuk PNS yang berjumlah 5.796 orang, total anggarannya mencapai Rp 29,6 miliar. Sementara Rp 20,3 miliar sisanya diberikan untuk PPPK sebanyak 6.003 orang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Total THR pada 2026 untuk seluruh PNS dan PPPK yang mengabdi di lingkungan Pemkab Bima mencapai 50 miliar," kata Aries.
Untuk PNS, pemberian THR disesuaikan dengan pangkat atau golongan masing-masing. Rinciannya, Rp 10,25 miliar dialokasikan bagi 1.667 PNS golongan IV. Kemudian Rp 17,63 miliar untuk 3.673 PNS golongan III. Selanjutnya Rp 1,71 miliar untuk 450 PNS golongan II.
"Serta Rp 19 juta untuk enam PNS golongan I," sebut dia.
Aries menjelaskan pemberian THR merupakan tindak lanjut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2026. Selain itu, kebijakan tersebut juga mengacu pada petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran THR dan gaji ke-13 pada 2026 yang bersumber dari APBN.
"Komponen THR yang diberikan mengacu pada besaran gaji pada bulan Februari yang mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja," jelas dia.
Aries menegaskan, pemberian THR ditujukan untuk mempertahankan daya beli aparatur menjelang Hari Raya Lebaran 2026. Kebijakan itu juga menjadi bentuk penghargaan pemerintah atas pengabdian PNS dan PPPK.
"Kami harapkan agar THR ini yang diberika dapat dimanfaatkan dengan baik oleh PNS dan PPPK dalam menunjang kebutuhan Hari Raya Idul Fitri 2026," harapnya.
Ia menambahkan anggaran THR untuk PNS dan PPPK Pemkab Bima pada 2026 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2025 lalu, anggaran yang dialokasikan tercatat sebesar Rp 46,03 miliar.
"Tahun ini ada kenaikan sekitar Rp 4 miliar," tandasnya.
(dpw/dpw)
