
14.077 Honorer Pemkab Bima Jadi PPPK Paruh Waktu, Besaran Gaji Tak Berubah
Pemkab Bima menetapkan 14.077 honorer menjadi PPPK Paruh Waktu. Meski status kepegawaian berubah, besaran gaji yang mereka terima tidak berubah.
Pemkab Bima menetapkan 14.077 honorer menjadi PPPK Paruh Waktu. Meski status kepegawaian berubah, besaran gaji yang mereka terima tidak berubah.
Pemkab Bima pun segera menyerahkan lahan seluas 9,6 hektare untuk pembangunan kampus IAIN ke Kementerian Agama (Kemenag).
Pemkab dan Pemkot Bima bersaing membangun IAIN. Pemkot melepas hutan untuk kampus, sementara Pemkab menunggu persetujuan pusat.
Pemkab Bima merespons blokade jalan oleh korban banjir Nanga Wera, menunggu kejelasan BNPB untuk perbaikan rumah yang rusak. Koordinasi terus dilakukan.
Korban banjir di Desa Nanga Wera memblokade jalan menuntut Pemkab Bima dan Pemprov NTB penuhi janji perbaikan rumah dan irigasi pascabanjir.
Pemkab Bima menggelar doa bersama untuk kedamaian dan keselamatan masyarakat. Bupati Ady Mahyudin mengimbau menjaga keamanan dan ketertiban.
Bupati Bima, Ady Mahyudi, berjanji memperjuangkan sebanyak 14 ribu pegawai honorer di lingkup Pemkab Bima agar bisa diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu.
Sejumlah pegawai honorer di Kabupaten Bima diminta membayar mahar hingga Rp 60 juta untuk dapat menjadi PPPK paruh waktu. BKD memastikan hal itu penipuan.
Reza Rahadian prihatin dengan kondisi sekolah rusak di Bima. Dia mendorong Pemkab Bima untuk segera memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan.
Pemkab Bima akan memanggil agen dan Pertamina terkait kelangkaan LPG 3 kg. Aksi penyanderaan truk oleh warga terjadi akibat kesulitan mendapatkan gas subsidi.