.webp)
Menjelang penutupanTPASuwung, PemkotDenpasar meng
optimalkan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), Teba Modern, hingga Pusat Daur Ulang (PDU) di tiga lokasi. Selain itu, Pemkot Denpasar juga berencana mengumpulkan 24 pengelola TPS3R.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Langkah tersebut dilakukan untuk mencari solusi atas sejumlah kendala operasional, terutama terkait peluang peningkatan kapasitas produksi pengolahan sampah.
Hal itu disampaikan Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara saat mendampingi kunjungan kerja Pelaksana Tugas Deputi Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup RI Hanifah Dwi Nirwana di Denpasar. Dalam kunjungan tersebut, tiga lokasi turut disasar, yakni Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Bali Nusa Tenggara, TPA Suwung, dan PDU Tahura Kota Denpasar.
"Tadi kepada Ibu Deputi kami sudah melapor, tantangan dan kendala dalam penanganan sampah. Jadi, kita komitmen dan terus bekerja, bagaimana sampah di Denpasar dapat tertangani dengan baik," kata Jaya Negara dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/12/2025).
Jaya Negara menjelaskan berbagai inovasi pengolahan sampah, mulai dari TPS3R, teba moderen, komposter, bank sampah, hingga PDU Padangsambian, saat ini baru mampu mengolah sampah di kisaran 280-300 ton per hari. Karena itu, optimalisasi akan difokuskan di PDU Tahura dan Kesiman Kertalangu.
"Semoga bisa optimal sembari menunggu PSEL mulai beroperasi," ujarnya.
Ia juga menyebutkan, terkait sejumlah pelonggaran kebijakan, Pemkot Denpasar telah berkomunikasi dengan Gubernur Bali Wayan Koster serta Hanifah.
"Karena kami tidak menginginkan dampak lingkungan yang terjadi justru kita menyelesaikan masalah di TPA Suwung. Tetapi, sungai dan fasilitas umum kita itu dipenuhi sesak oleh sampah-sampah dari rumah tangga," tuturnya.
Sementara itu, Hanifah mengatakan kunjungannya dilakukan untuk meninjau progres yang telah dikerjakan pengelola TPA Suwung, terutama dalam rangka pemenuhan sanksi yang disampaikan Menteri Lingkungan Hidup.
"Yang memang dari sisi sanksi jatuh tempo 23 Desember ini, tapi kita sudah melihat itikad baik dari pemerintah daerah untuk jangka benah. Namun, ada beberapa kendala yang diperlukan untuk percepatan. Salah satunya keeping, jadi kita perlu kerja yang kolaboratif dan lebih keras lagi," ujarnya.
Hanifah juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam penanganan sampah, khususnya pengolahan berbasis sumber dan pemilahan sampah secara berkelanjutan.
"Masyarakat itu dalam hal ini partisipasi masyarakat menjadi kunci penting juga dalam kolaborasi penanganan sampah berkelanjutan," katanya.
(dpw/dpw)
