.webp)
Puluhan anggota Satpol PP Kota Denpasar diterjunkan untuk melakukan penjagaan di kantor Wali Kota Denpasar dan kantor DPRD Denpasar. Hal ini menyusul unjuk rasa yang dimulai dengan aksi damai berujung pada kericuhan besar di Denpasar, Sabtu (30/8) lalu.
"Untuk di kantor DPRD ada 50 petugas dan di kantor Wali Kota kira-kira 20an petugas yang berjaga," kata Kepala Satpol PP Kota Denpasar Anak Agung Ngurah Bawa Nendra saat ditemui di kantor Wali Kota Denpasar, Senin (1/9/2025).
Menurutnya, penjagaan telah dilakukan sejak pukul 08.00 wita. Rencananya, penjagaan oleh puluhan anggota Satpol PP ini dilakukan hingga 23.00 wita.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tujuannya untuk antisipasi berkaitan dengan aspirasi masyarakat di kantor DPRD, ini terutama yang jadi fokus kami," ungkapnya.
 Kepala Satpol PP Kota Denpasar Anak Agung Ngurah Bawa Nendra bersama anggotanya saat berjaga di kantor Wali Kota Denpasar, Senin (1/9/2025) Foto: Karsiani Putri |
Selain itu, pihaknya juga melaksanakan patroli di sekitar kantor-kantor pemerintahan. Patroli nantinya dilaksanakan dari pukul 18.00 wita hingga dini hari.
"(Untuk kapan berakhirnya waktu penjagaan di kantor Wali Kota dan DPRD) Kami melihat situasi juga. Kalau memang sudah mulai kondusif, artinya kami kurangi tenaganya dan mungkin nanti patroli yang rutin," tuturnya.
Sementara, penjagaan di kantor-kantor pemerintahan lainnya, sambung dia, telah dilakukan oleh pegawai masing-masing instansi dengan sistem piket. Hal tersebut menyusul adanya instruksi dari Pemerintah Kota Denpasar.
Pecalang Ikut Amankan DPRD Jembrana
Pengamanan Kantor DPRD Jembrana diperketat pasca tersebarnya surat terkait rencana aksi demonstrasi. Pengamanan ini melibatkan Pasikian Pecalang Bali Kabupaten Jembrana bersama TNI/Polri untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif.
Ketua Pasikian Pecalang Bali Kabupaten Jembrana, I Made Pande Dwi Putra, mengatakan puluhan pecalang sudah mulai berbaur melakukan pengamanan sejak Minggu (31/8/2025) malam. Mereka mengantisipasi dinamika aksi demonstrasi yang belakangan meluas di berbagai daerah di Indonesia.
"Kami tidak mengharapkan adanya situasi anarkis. Kalaupun tetap ada, kami berusaha mengantisipasi agar Jembrana tetap aman dan kondusif. Kami menolak adanya demonstrasi yang anarkis," ungkap Pande usai pertemuan di depan Kantor DPRD Jembrana, Senin (1/9/2025).
Selain berkoordinasi dengan TNI/Polri, Pasikian Pecalang Kabupaten Jembrana juga telah bertemu dengan Ketua DPRD Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi. Atas permintaan Ketua DPRD, 10 orang pecalang akan disiagakan di Kantor DPRD selama lima hari ke depan, dibagi dalam dua shift, yaitu siang dan malam.
"Atas permintaan ibu Ketua tadi saat pertemuan, selama 5 hari ke depan, kami pecalang Kabupaten Jembrana ikut menjaga kantor DPRD. Kami juga berkoordinasi dengan pecalang di masing-masing desa untuk memastikan wilayah adat mereka tetap kondusif. Hari ini sekitar 50 orang hadir di Kantor DPRD Jembrana," kata Pande.
Sementara, Ketua DPRD Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi, membenarkan adanya langkah antisipasi ini. Pihaknya menjelaskan bahwa beberapa aksi demonstrasi telah terjadi di Bali dan adanya rencana pergerakan di kantor-kantor DPRD seluruh Indonesia menjadi alasan untuk melakukan antisipasi.
"Kami mengantisipasi, meskipun saya meyakini di Jembrana sangat kondusif. Dan sejauh ini memang belum ada surat atau pemberitahuan akan ada aksi di Jembrana," terang Sri Sutharmi.
Sri Sutharmi menambahkan, pengamanan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi. Pengamanan ini juga tidak hanya akan dilakukan di Kantor DPRD, tetapi juga di tempat-tempat lain seperti Kantor Bupati jika diperlukan.
"Kami mengajak Pecalang dan Banser. Atas izin dan koordinasi dengan Forkopimda, kita merangkul Jaga Bali yang kita punya, yakni Pecalang di Jembrana," tandas Sri Sutharmi.
(mud/mud)
