.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mendapatkan jatah 17 ribu vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di awal 2025. Pemerintah pusat telah mengalokasikan vaksin PMK untuk Bali dengan total 170 ribu vaksin.
Hal itu diinformasikan saat rapat koordinasi antisipasi Penyakit Hewan Menular Strategis (PMHS) di kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bali, Rabu (15/1/2025). "Terhitung per tanggal 1 Agustus 2022 Bali dalam status zero case reported kasus PMK," ujar Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bali, I Wayan Sunada dalam siaran pers.
Pasalnya, Bali sempat memiliki catatan kasus PMK tertinggi pada 2022 yakni 556 sapi tertular. Dari total tersebut, ada 553 sapi dipotong bersyarat dan tiga ekor mati.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sunada mengeklaim bahwa Bali pada saat itu bisa menuntaskan kasus PMK dengan cepat. Meskipun pada 2024 kasus PMK kembali merebak, Sunada mengaku belum menerima laporan dari kabupaten/kota.
Kemudian, Sunada menginformasikan populasi hewan rentan PMK (HRP) 2024 di Bali. Adapun sebanyak 390 ribu sapi, 796 kerbau, 41 ribu kambing, dan 409 ribu babi. Terkait program vaksinasi PMK per 31 Oktober 2024 tercatat sebanyak 23 ribu ekor HRP telah menjalani vaksin tahap enam. Pada 2025 ini, Pemprov Bali menargetkan 169 ribu ekor HRP divaksin secara bertahap.
Dalam rapat tersebut dihadiri Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda. Dia mengapresiasi langkah Bali yang berhasil mencapai nol kasus PMK hingga saat ini.
"Melalui rakor ini kami susun maksimal agar Bali tetap mampu mempertahankan status zero case PMK. Kami beri perhatian karena Bali adalah salah satu daerah sumber sapi yang bisa mengirim ternak ke semua wilayah," ujar Agung.
Tahun ini, kata Agung, pemerintah pusat mengalokasikan 4 juta dosis vaksin yang tersebar di beberapa provinsi. Sebanyak 17 ribu dosis sudah diterima Bali dan akan disuntikkan pada Januari.
"Teknis penyalurannya sudah dirumuskan Distanpangan Bali," sebutnya.
Agung membeberkan vaksin dari pemerintah pusat diprioritaskan kepada beberapa provinsi yang masuk zona merah. Ada enam provinsi di Jawa, kemudian Lampung, NTB, dan Bali. Ia berharap Bali dapat menjadi role model bagi daerah lain dalam upaya penanganan dan pengendalian PMK, serta secepatkan masuk dalam zona hijau penularan PMK.
Selain PMK, Agung juga memberikan perhatian pada upaya pengendalian kasus rabies di Bali. "Rabies harus bisa kami kendalikan karena Bali adalah jendela Indonesia. Mari kita keroyok bersama tentunya dengan dukungan dari berbagai pihak, utamanya pemilik anjing," pungkas dia.
(nor/nor)
