.webp)
Data nomor pokok wajib pajak atau NPWP 6 juta warga, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi), diduga bocor setelah diretas Bjorka. Selain Jokowi, data NPWP Gibran Rakabuming, Kaesang Pangarep, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani juga bocor.
Dilansir dari detikNews, Kamis (19/9/2024), informasi awal mengenai hal itu sebelumnya disampaikan Teguh Aprianto melalui akun X (dulu Twitter) @secgron. Dugaan kebocoran data itu viral di media sosial.
Teguh, yang merupakan Pendiri Ethical Hacker Indonesia, komunitas yang melawan kejahatan siber, menampilkan tangkapan layar yang diduga berisi data NPWP. Teguh mengatakan ada 6 juta data NPWP yang diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp 150 juta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, nomor handphone, e-mail, dan lain-lain. NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani, dan menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku," cuit Teguh di X. Teguh sudah mempersilakan detikcom untuk mengutip cuitannya tersebut.
Cuitan itu ramai direspons di X. Salah satu yang merespons termasuk @CCICPolri yang merupakan akun X resmi Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.
"Halo sobat siber. Terima kasih atas informasinya. Kami akan melakukan pendalaman dan penyelidikan terhadap kasus yang dimaksud," tulis @CCICPolri.
Sri Mulyani Perintahkan Evaluasi
Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan sudah memerintahkan jajarannya untuk mengecek. Dia menjanjikan akan ada evaluasi dan penjelasan terkait hal ini.
"Kami sedang... Saya sudah minta Pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak ke Kemenkeu untuk lakukan evaluasi terhadap persoalannya. Nanti akan disampaikan penjelasannya ya oleh Pak Dirjen Pajak dan tim IT-nya," kata Sri Mulyani.
Respons Jokowi
Presiden Jokowi buka suara terkait masalah ini. Jokowi mengatakan dia telah memerintahkan Kemenkominfo, Kemenkeu, hingga BSSN untuk segera mengambil langkah. Ia meminta ada mitigasi secepatnya.
"Ya saya sudah perintahkan Kominfo maupun Kemenkeu untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN untuk memitigasi secepatnya," kata Jokowi di Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (19/9/2024).
Jokowi mengatakan peristiwa ini juga terjadi di negara lain. Ia menduga kebocoran data ini terjadi karena keteledoran password hingga penyimpanan data yang berbeda-beda.
"Dan peristiwa seperti ini kan juga terjadi di negara-negara lain yang semua data itu mungkin karena keteledoran password. Bisa terjadi karena penyimpanan data yang juga terlalu banyak di tempat-tempat yang berbeda, bisa menjadi ruang untuk diretas oleh hacker," ujarnya.
(dpw/gsp)
