Berita dan Informasi Npwp jokowi bocor Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikInetSelasa, 24 Sep 2024 14:15 WIB

Kementerian Jokowi Selidiki Kebocoran Data NPWP

Kebocoran data nomor pokok wajib pajak (NPWP) akan ditindaklanjuti. Sejumlah jajaran dan lembaga pemerintahan Jokowi akan mengadakan rapat koordinasi pekan ini.

detikInetSenin, 23 Sep 2024 15:34 WIB

Menkopolhukam Soal 6 Juta Data NPWP Bocor: Sebagian Tidak Cocok

Menkopolhukam Hadi Tjahjanto mengungkapkan fakta terkait dugaan kebocoran enam juta data nomor pokok wajib pajak (NPWP), termasuk data milik Jokowi.

detikInetSabtu, 21 Sep 2024 08:56 WIB

Kominfo soal 6 Juta Data NPWP Bocor: Koordinasi BSSN dan Imbau Ganti Password

Kominfo akhirnya buka suara terkait dugaan kebocoran data nomor pokok wajib pajak (NPWP), di mana Presiden Jokowi dan Menkominfo Budi Arie jadi korbannya.

detikInetJumat, 20 Sep 2024 18:08 WIB

Kebocoran Data Terus, Kominfo-BSSN Didesak Proaktif

Maraknya kebocoran data, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) didesak segera ambil langkah proaktif.

detikInetJumat, 20 Sep 2024 14:03 WIB

Hacker Bjorka Muncul Lagi, Tanda Satgas Data Pribadi Tidak Optimal

Peretas anonim Bjorka kembali beraksi dengan membobol sebanyak enam juta data nomor pokok wajib pajak (NPWP), termasuk milik Presiden Joko Widodo (Jokowi).

detikInetKamis, 19 Sep 2024 20:00 WIB

NPWP Jokowi Dinonaktifkan Usai Bocor, Kaesang-Gibran Tidak

Setelah data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) bocor di internet, pemerintah langsung gerak cepat dengan menonaktifkannya.

detikNewsKamis, 19 Sep 2024 17:21 WIB

Dunia Hari Ini: Jutaan Data NPWP Diduga Bocor, Termasuk Milik Presiden Jokowi

Menurut pendiri Ethical Hacker Indonesia, data tersebut telah dijual di Breach Forum dengan harga Rp 150 juta.

detikBaliKamis, 19 Sep 2024 17:08 WIB

Heboh Data NPWP Jokowi, Gibran, Kaesang, hingga Sri Mulyani Bocor

Data NPWP 6 juta warga, termasuk Jokowi dan Sri Mulyani, bocor diduga diretas oleh Bjorka. Pemerintah segera melakukan evaluasi dan mitigasi.