.webp)
Kebocoran data kembali terjadi di Indonesia. Data yang bocor kali ini meliputi nomor induk kependudukan (NIK), nomor pokok wajib pajak (NPWP), alamat, nomor handphone (HP), alamat email, dan sebagainya. Data yang bocor termasuk milik Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca juga: Penerimaan Pajak NTB Tumbuh 33,35 Persen |
Pengamat keamanan siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, khawatir data-data yang bocor ini bisa digunakan untuk menipu masyarakat dengan menggunakan teknik rekayasa sosial atau social engineering. Upaya itu bisa dilakukan dengan berpura-pura menjadi petugas pajak.
"Misalnya saya ingin mengincar wajib pajak dari Jakarta Barat. Saya memalsukan diri sebagai petugas pajak Jakarta Barat dan tinggal sortir wajib pajak dari kantor Pajak Jakarta Barat di list data yang bocor," ungkap Alfons dilansir dari detikInet, Kamis (19/9/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Alfons, petugas pajak adalah orang yang cukup ditakuti masyarakat. Sehingga, jika ada yang berpura-pura menjadi petugas pajak, korbannya bisa banyak.
"Petugas pajak itu adalah orang yang disegani oleh masyarakat dan jika berhasil dipalsukan dampaknya akan sangat luar biasa dan kerugian yang diderita masyarakat yang tertipu akan sangat besar dan jumlah korbannya akan cukup masif," jelasnya.
Alfons menyarankan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebaiknya mengakui dan menginformasikan kalau data mereka sudah bocor. Tujuannya untuk mengantisipasi jika data tersebut sampai dieksploitasi.
"Jadi ada baiknya DJP atau lembaga terkait menginformasikan kepada masyarakat kalau data mereka sudah bocor dan mengantisipasi data itu jangan sampai dieksploitasi dan masyarakat menjadi korbannya," pinta Alfons.
Sebagai informasi, ada 6,6 juta data yang dijual di Breach Forums dengan harga US$ 10 ribu atau sekitar Rp 150 juta. Data yang bocor itu antara lain adalah NIK, NPWP, alamat, nomor HP, dan alamat email.
Parahnya, dalam sampel data yang diberikan ada sejumlah tokoh penting yang datanya disebarkan. Termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi sampai Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan.
Artikel ini telah tayang di detikInet. Baca selengkapnya di sini!
(hsa/gsp)
