Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali memerlukan biaya untuk menjaga kelestarian pariwisata. Untuk itu, Pemprov Bali memungut biaya Rp 150 ribu untuk turis asing yang datang ke Pulau Dewata.
"Saya kira tidak ada keberatan (terkait rencana pungutan). Kami dari komponen pariwisata dan semua asosiasi menerima," di Nusa Dua, Bali, Rabu (26/7/2023).
Sementara, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengharapkan pungutan Rp 150 ribu untuk turis asing ke Bali bukan sebagai tambahan baru. Sandiaga mengungkapkan ide awal dari pungutan tersebut adalah untuk keberlanjutan lingkungan, kelestarian adat, dan menjaga kearifan lokal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Rp 150 ribu atau USD 10 ini kami harapkan bukan sebagai sebuah tambahan biaya baru. Tapi, kontribusi terhadap pelestarian lingkungan untuk tahun-tahun ke depan agar ekosistem pariwisata di Bali tetap terjaga," ucap Sandiaga di Nusa Dua, Bali, Rabu.
Disinggung soal potensi daerah lain di Indonesia bakal menerapkan pungutan kepada turis berkaca dari rencana kebijakan di Bali, Sandiaga mengaku belum melihat potensi tersebut.
"Saya belum melihat ke arah sana karena hampir 50 persen lebih dari kunjungan wisatawan asing (ke Indonesia menuju) ke Bali dan pertumbuhannya sudah kuat dan diterima oleh pariwisata dunia," terangnya.
Sementara, untuk daerah lainnya, kata Sandiaga belum dikenal wisatawan layaknya Bali. Hal tersebut yang membuat pihaknya berhati-hati menerapkan tambahan biaya.
"Kalau Bali ini setelah melalui proses mungkin sudah pada posisi yang bisa menawarkan kontribusi untuk konservasi. Itu narasi yang harus kami bangun,"paparnya.
Kemudian perihal pungutan Rp 150 ribu tersebut bakal memberatkan turis asing atau tidak, Sandiaga mengaku hal tersebut berdasarkan narasi yang diberikan oleh pihak Pemerintah Provinsi Bali. Sebab, kata Sandiaga, turis asing selama ini juga menginginkan agar keindahan pariwisata Bali tetap terjaga.
"Sampah dikelola dengan baik, terumbu karang terjaga, dan mangrove dalam kondisi baik. Ini butuh biaya dan biaya. Inilah yang kami gunakan sebagai inisiatif yang sekarang prosesnya masih awal," tuturnya.
Ia pun meminta agar semua pihak bersabar mengenai update rencana pungutan turis asing tersebut sebab hingga kini rencana pungutan tersebut masih digodok.
(nor/gsp)