Gubernur Bali Wayan Koster membeberkan potensi-potensi yang sedang berproses untuk meningkatkan APBD Bali 2023. Salah satunya, bekerja sama dengan pihak ketiga terkait penggunaan lahan seluas 39,8 hektare di Nusa Dua, Badung. Lahan di Nusa Dua itu sebelumnya dikerjasamakan dengan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).
"Dulu Rp 7 miliar per tahun, sekarang Rp 51 miliar per tahun. Dan sekarang sedang dibuatkan juga harus dibayar di depan lagi 16 tahun. Rp 51 miliar dikali 16 tahun itu Rp 830 miliar," kata Koster saat menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Bali, Senin (17/7/2023).
Alasannya, Koster melanjutkan, karena sertifikat di atas lahan tersebut diperuntukkan jaminan pinjaman uang di Bangkok Bank. "Mudah-mudahan paling lambat bulan Agustus Rp 830 miliar ini terealisasi. Kalau ini terealisasi, maka hitungan saya adalah itu akan dijadikan penambahan penyertaan modal di BPD Rp 600 miliar hingga Rp 650 miliar," ungkapnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, hal tersebut juga dapat memberikan feedback 20 sampai 25 persen dari total penyertaan saham. "Kami sekarang punya Rp 600 miliar lebih, feedback kepada kami 140 miliar per tahun (dari BPD)," sambungnya.
Koster berencana menambah penyertaan modal sebesar Rp 600 miliar agar mendapatkan feedback lagi sebanyak Rp 140 miliar. "Ini lah yang akan saya pakai Rp 140 miliar ini untuk membayar pengganti potongan Dana Alokasi Umum (DAU) akibat pinjaman bank Rp 1,5 triliun. (Jadi) satu tahun itu hampir Rp 188 miliar. Kita punya pendapatan yang fix Rp 140 miliar, selisih lagi Rp 40 miliar," jelas Politikus PDI Perjuangan itu.
Dengan skema tersebut, Koster optimistis kondisi APBD Bali tidak akan menghadapi kondisi fiskal yang buruk. "Ini sudah dihitung dengan cermat, kami punya uang akan bertambah penyertaan di BPD hampir Rp 1,5 triliun," terangnya.
"Naik dari Rp 51 miliar ke Rp 140 miliar, gitu loh. Itu hitung-hitungan aljabar yang sudah saya hitung semua, jadi kami satu tahun berjalan semua sesuai skenario. Penyertaan modal di BPD kami akan nambah, uang yang bertahan sampai bertahun-tahun dan kami akan mendapatkan tambahan Rp 140 miliar per tahun," imbuh pria asal Desa Sembiran, Buleleng, itu.
Koster juga menyinggung pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung. Sekitar 150 hektare dari luas total 334 hektare kawasan tersebut akan digunakan sebagai zona penunjang. "Itu zona komersial yang akan kami kerjasamakan dengan pihak ketiga," tandasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Bali Dewa Made Indra menerbitkan Surat Edaran Nomor 5232 Tahun 2023 tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah pada APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023. SE tersebut menyebutkan terdapat kekurangan pendanaan mencapai Rp 1,9 triliun.
SE itu membeberkan pendanaan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 setelah laporan keuangan tahun 2022 audit, yaitu defisit pendanaan APBD 2023 induk sebesar Rp 946,37 miliar. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) pembiayaan APBD 2023 sebesar 107,36 miliar dan kekurangan pendanaan anggaran dalam APBD 2023 sebesar Rp 1,05 triliun.
(iws/iws)