Warga Desa Adat Intaran Ancam Geruduk DPRD Bali Tolak Proyek LNG

Desa Adat Intaran turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi menolak rencana pembangunan LNG di kawasan mangrove. Foto: I Wayan Sui Suadnyana

Denpasar - Desa Adat Intaran mengancam akan menggeruduk lagi kantor DPRD Bali guna menyampaikan aspirasi penolakan proyek terminal gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG). Sebab, proyek LNG rencananya bakal dibangun di kawasan mangrove Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai.

Rencana untuk menggeruduk gedung DPRD Bali bukan yang pertama kali dilakukan. Sebab sebelumnya, Desa Adat Intaran sudah melakukan hal yang sama. Rencana menggeruduk DPRD Bali ini disampaikan langsung oleh Bendesa Adat Intaran saat demonstrasi penolakan terminal LNG di kawasan mangrove.

"Kita sampaikan nanti kepada pemerintah, kita sampaikan kepada wakil-wakil kita yang ada di DPR. Kita akan mendatangi DPR. Kita sudah bersurat, tetapi kita harus menyampaikan langsung," kata Bendesa Alit Kencana, Minggu (19/6/2022).

Seperti diketahui, terminal LNG rencana akan dibangun di kawasan pesisir Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar yang bersebelahan dengan Desa Adat Intaran. Proyek ini dibangun oleh PT PLN Gas & Geothermal (PLNGG) dan PT Dewata Energy Bersih (DEB).

Proyek ini rencananya akan dibangun di kawasan hutang mangrove. Alit Kencana menyebut bahwa ada sekitar 14 hektare hutan mangrove yang akan dibabat dalam proyek tersebut. Tak hanya itu, proyek terminal LNG disebut olehnya bakal mengeruk sebanyak 3,3 juta pasir laut.

Oleh karena itu Alit Kencana menilai bahwa proyek terminal LNG ini juga tidak sesuai dengan visi Bangun Sat Kerthi Loka Bali yang diusung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, terutama dalam konsel Segara Kerthi yang memelihara laut atau segara. Ia menilai, Desa Adat Intaran harus menyadarkan pemerintah.

"Ini yang harus kita sadarkan. Kita juga harus memberitahu teman-teman, kita juga harus meluruskan," terangnya.

Dirinya menjelaskan, bahwa kawasan Desa Adat Intaran merupakan kawasan pariwisata. Karena itu, tidak harus membangun terminal LNG di sekitarnya. Sebab, Desa Adat Intaran bisa mendapatkan uang dengan membangun sarana-sarana kepariwisataan.

"Tidak hanya dengan LNG, terbukti Bali ini mendapatkan banyak dari pariwisata. Kita harus tahu itu. Yang harus di sana, di sana adalah kawasan KSPN, biar teman-teman tahu semua, KSPN itu dari Kesiman, Sanur dan Serangan. Jadi yang harus dibangun di tempat itu adalah penunjang pariwisata. Itu yang harus dilakukan. Kita sampaikan ke semua ini, kita nanti akan lagi melakukan (demonstrasi) ini," ujarnya.

Di sisi lain, Krama Desa Adat Intaran mengaku siap berjuang sampai akhir atau Puputan mengawal aspirasi penolakan proyek LNG di kawasan hutan mangrove Tahura Ngurah Rai.