.webp)
Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Bali Mandara yang memiliki sistem pendidikan berasrama dinilai mampu menghasilkan siswa berprestasi dan keluar dari jerat kemiskinan. Sistem sekolah ini pun diharapkan menjadi benchmark (tolokukur) bagi pendidikan Bali, bukan sebaliknya pendidikan berasrama ini dihapus oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali.
Keinginan Gubernur Bali Wayan Koster untuk mengubah pola layanan pendidikan SMAN Bali Mandara menjadi seperti sekolah reguler di tahun ajaran 2022/2023 mendapat reaksi dari masyarakat.
Tokoh publik yang juga anggota hakim Makamah Konstitusi (MK) Periode 2015-2020, I Dewa Gede Palguna menyampaikan kritiknya pada acara diskusi publik dengan tema "Mau Dibawa Kemana Pendidikan Bali?" yang digelar oleh Forum Peduli Pendidikan (FKPP), Minggu (29/5/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Semestinya prestasi SMAN Bali Mandara menjadi benchmark bagi sekolah reguler yang memiliki sumberdaya yang lebih baik, orang tua mampu, akses terhadap pendidikan lebih terbuka," kata Palguna.
Palguna menilai bahwa SMAN Bali Mandara dengan input siswa yang miskin, tingkat kecerdasan yang rendah, kemudian dengan dana relatif kecil, namun telah berhasil menghadirkan luaran kualitas yang besar, dimana lulusannya memiliki naluri untuk menolong orang lain untuk keluar dari kemiskinan.
"Secara otomatis ada berapa orang yang miskin yang ditolong oleh lulusan sekolah ini," ujarnya.
Ia juga mengkritik bahwa persoalan kebijakan SMAN Bali Mandara menguak bahwa terjadi persoalan besar dalam pendidikan di Bali. Palguna menyarankan pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan penghapusan sistem pendidikan SMAN Bali Mandara.
"Dipertimbangkan lagi, kita membutuhkan roh SMAN Bali Mandara. Jangan yang baik dari memimpin sebelumnya dihabiskan," sarannya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali, Ketut Ngurah Boy Jayawibawa, dalam siaran pers yang diterima detikBali pada Kamis (26/5) menyampaikan, dalam konteks pengelolaan pendidikan menengah di Bali, SMAN/SMKN Bali Mandara tetap dipertahankan. Namun pola layanannya diubah, agar sama seperti SMAN/SMKN Umum lainnya (Reguler), yaitu tidak khusus mengelola siswa miskin dari berbagai wilayah Kota/Kabupaten di Bali dan tidak berasrama.
Ia menegaskan Gubernur Bali tidak membubarkan SMAN/SMKN Bali Mandara, juga tidak menghentikan kebijakan untuk siswa miskin, justru sebaliknya memperluas kebijakan untuk semua siswa miskin secara merata dan adil.
Selanjutnya disampaikan Boy Jayawibawa, dalam rangka pemerataan dan perluasan akses pendidikan, Pemerintah Provinsi Bali telah dan sedang membangun sebanyak 14 SMAN/SMKN baru: Denpasar (3 SMAN, 1 SMKN), Badung (3 SMAN, 2 SMKN), Karangasem (1 SMAN, 1 SMKN), Gianyar (2 SMAN), dan Jembrana (1 SMAN) serta membangun Ruang Kelas Baru (RKB) untuk meningkatkan kapasitas layanan pendidikan, sejalan dengan meningkatnya siswa baru.
Pembangunan dilaksanakan dalam waktu cepat 4 tahun sejak Tahun 2019 sampai Tahun 2022, untuk menampung meningkatnya jumlah lulusan SMP, mengingat sebelumnya sudah sangat lama tidak pernah dibangun SMAN/SMKN baru, sehingga selalu mengalami kesulitan dalam penerimaan siswa baru," terangnya.
Terkait dengan pemerataan dan perluasan akses pendidikan, kata Boy, Pemerintah Provinsi Bali harus mengelola secara adil sebanyak 18.000 siswa miskin, tidak hanya sebanyak 873 siswa miskin di SMAN/SMKN Bali Mandara, sehingga semua siswa miskin mendapat akses layanan pendidikan di semua SMAN/SMKN se-Bali, serta harus memberi perhatian kepada siswa miskin di SMA/SMK Swasta se-Bali.
"Kebijakan baru ini akan mulai diterapkan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMA dan SMK Tahun Pelajaran 2022/2023," ujar Boy.
Selanjutnya, dengan perubahan kebijakan ini, khusus untuk SMAN/SMKN Bali Mandara tetap berjalan, namun pengelolaannya sama seperti SMAN/SMKN umum lainnya (Reguler, red). Bagi siswa kelas XI dan XII masih tetap berasrama, tetapi memakai pakaian seragam sama dengan siswa SMAN/SMKN umum lainnya
Mengenai biaya pakaian seragam baru bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022. "Sehingga gratis bagi siswa," pungkas Boy.
(kws/kws)
