.webp)
Tim Pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali nomor urut 1, Made Muliawan Arya dan Putu Agus Suradnyana (Mulia-PAS), kembali mengkritisi kebijakan anggaran Pemprov Bali yang menyebabkan defisit APBD. Mereka menyebut hal itu karena anggaran belanja infrastruktur yang kurang bijak.
"Masalah defisit yang terjadi saat ini di Bali adalah akibat peningkatan belanja infrastruktur yang kurang bijak seperti pembangunan mercusuar yang belum terencana dengan baik," ujar konsultan politik Mulia-PAS, Kadek Cita Ardana Yudi, kepada detikBali, Selasa (1/10/2024).
Kebijakan yang dinilai kurang tepat itu menimbulkan defisit dan utang yang besar setiap tahun. Itu juga yang menyebabkan APBD 2025 juga diproyeksikan defisit.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dalam APBD ada berapa alasan defisit, penurunan pendapatan, peningkatan belanja, subsidi, dan bantuan sosial, defisit terencana," beber politikus PKN itu.
Apalagi, Cita menuturkan, pembayaran utang Pemprov Bali setiap tahunnya Rp 250 miliar. Belum lagi kesempatan membangun sumber daya manusia yang kuat, tertutup ketika SMA Bali Mandara dihentikan.
Dalam visi-misi Mulia-PAS, berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola keuangan dan aset daerah yang ekonomis dan produktif.
Salah satunya mengatasi defisit APBD Bali. Selain itu, juga ingin mengurangi beban hutang Pemprov Bali sekaligus menjaga angka inflasi yang sehat.
Diketahui, Mulia-PAS akan melawan pasangan nomor urut 2, Wayan Koster-I Nyoman Giri Prasta (Koster-Giri) di Pilgub Bali 2024. Koster adalah calon gubernur petahana.
Sebelumnya Wakil Ketua Tim Pemenangan Koster-Giri, I Kadek Arimbawa alias Lolak, menanggapi pernyataan kubu Mulia-PAS terkait defisit APBD Pemprov Bali di era kepemimpinan Wayan Koster. Lolak mengatakan, defisit itu karena adanya kebutuhan awal untuk program jangka panjang seperti Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di Klungkung.
"Nah masalah defisit anggaran sepanjang pemerintah masih bertahan untuk bisa menyelesaikan defisit itu nggak ada masalah. Sekarang lah Koster untuk melanjutkan program itu," ujar Lolak kepada detikBali, Sabtu (21/9/2024).
Sebab, kata Lolak, investor akan menanam investasinya di PKB apabila infrastruktur dasarnya mumpuni. Oleh sebab itu, pendanaan untuk infrastruktur PKB dibangun terlebih dahulu.
Ketua DPD Hanura Bali itu juga menanggapi pernyataan yang menilai APBD tidak produktif dan menimbulkan utang. Dia menegaskan anggaran pemerintahan bukan semata-mata langsung kelihatan keuntungannya, tetapi dilihat dalam jangka panjang.
"Tetapi ini kan program jangka panjang yang tidak dilihat keuntungannya sekarang. Investor yang akan turun ini tidak mau dia berinvestasi kalau tidak ada namanya infrastruktur dasar, seperti jalannya lahar dekat sungai. Jadi itu lah penyebabnya Pemprov Bali berani menanamkan dana APBD untuk persiapan dari infrastruktur dasar dulu," beber Lolak.
(dpw/dpw)
