
Ramai-ramai Kritik Pemprov Sulsel yang Ingin LPJ APBD 2021 Pakai Perkada
Sebanyak 5 fraksi di DPRD Sulsel kritik pemprov yang menginginkan pengesahan LPJ APBD 2021 memakai Perkada.
Sebanyak 5 fraksi di DPRD Sulsel kritik pemprov yang menginginkan pengesahan LPJ APBD 2021 memakai Perkada.
Pengesahan pertanggungjawaban (LPJ) APBD 2021 Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui peraturan kepala daerah (Perkada) mendapat sorotan dari DPRD Sulsel.
Pimpinan DPRD Sulsel ungkap Pemprov ingin mengesahkan sendiri LPJ APBD 2021 memakai Perkada atau tidak melewati mekanisme paripurna setelah gagal disetujui.
DPRD Sulsel sudah berkonsultasi dengan Kemendagri terkait penjadwalan ulang rapat paripurna persetujuan bersama Ranperda LPJ APBD Sulsel 2021.
Pimpinan DPRD Sulsel akan melakukan konsultasi ke Kemendagri buntut ranperda pertanggungjawaban APBD 2021 gagal disetujui hingga batas waktu 20 Juli.
Ranperda pertanggungjawaban APBD Sulsel 2021 gagal disetujui di DPRD. Ini lantaran Sekda Sulsel Abdul Hayat yang mewakili Gubernur tak kantongi mandat.