
Pemprov Sulsel Fokuskan APBD demi Kesejahteraan Warga-Pertumbuhan Ekonomi
Pemprov Sulsel menyesuaikan APBD 2025 untuk kesejahteraan warga dan pertumbuhan ekonomi, sesuai Inpres Nomor 1/2025 terkait efisiensi anggaran.
Pemprov Sulsel menyesuaikan APBD 2025 untuk kesejahteraan warga dan pertumbuhan ekonomi, sesuai Inpres Nomor 1/2025 terkait efisiensi anggaran.
Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) mengingatkan batas belanja pegawai maksimal 30% dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pemprov bersama DPRD Sulsel masih mengutak-utik RAPBD tahun 2024. Rasionalisasi anggaran pun tengah dilakukan.
Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin menghadiri rapat Badan Anggaran (Banggar) terkait DPRD Sulsel terkait Rancangan APBD tahun 2024 (RAPBD 2024).
Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin disorot gegara menyebut Sulsel dilanda kebangkrutan imbas defisit anggaran Rp 1,5 triliun pascakepemimpinan Andi Sudirman.
Fraksi NasDem DPRD Sulsel mengungkap pemicu APBD Pemprov Sulsel mengalami defisit mencapai Rp 1,5 triliun. Salah satunya pengelolaan APBD dikelola sepihak.
Banggar DPRD Sulsel mengungkap realisasi APBD Pemprov Sulsel masih rendah. Serapan anggaran memasuki triwulan ketiga tahun 2023 baru mencapai 52,52 persen.
Banggar DPRD Sulsel mengkritik serapan anggaran Pemprov Sulsel yang terkesan lambat. Serapan APBD tahun ini baru mencapai 57%.
Pemprov Sulsel dan DPRD menyepakati Ranperda APBD Perubahan 2022 menjadi perda. Sehingga APBD Perubahan disetujui sebesar Rp 9,4 triliun lebih.
DPRD Sulsel menyoroti serapan APBD yang masih rendah di Dinas PUTR dan Disdik. Realisasi anggaran yang minim berpotensi menjadi silpa.