
Nunggak Iuran BPJS PBID Rp 80 Miliar, Pemkab Malang Belum Bayar 4 Bulan
172 ribu warga Malang belum bisa menikmati layanan BPJS Kesehatan PBID. Kepesertaan mereka belum diaktifkan karena Pemkab Malang masih menunggak 4 bulan iuran.
172 ribu warga Malang belum bisa menikmati layanan BPJS Kesehatan PBID. Kepesertaan mereka belum diaktifkan karena Pemkab Malang masih menunggak 4 bulan iuran.
Penonaktifan peserta BPJS PBID di Malang berbuntut panjang. Pangkal masalahnya ternyata karena Pemkab Malang belum melunasi utang iuran mencapai Rp 80 miliar.
Kabar duka datang dari lingkungan Pemkab Malang. Kepala BKAD Kabupaten Malang Imron Rosyadi ditemukan meninggal dunia di ruang kerjanya.
Program Tersapu Jagat membuat kelompok tani di Lamongan makin bersinar. Mereka mendapat pendampingan hingga bisa meraih sejumlah penghargaan.
Pesta rakyat rencananya mendatangkan hiburan cek sound di Desa Wonomulyo, Malang, resmi dibatalkan. Keputusan ini diambil panitia, muspika dan Polres Malang.
Pemkab Malang melarang pelaksanaan karnaval dan parade sound system melebihi pukul 23.00 WIB. Sanksi berupa denda administrasi akan diberikan bagi pelanggar.
Layanan umum di Kab Malang khususnya bagi disabilitas masih jauh dari impian. Hal ini bisa dilihat masih ada sebagian infrastruktur publik d jauh dari kata aman
Pemkab Malang resmi menaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2023 di 8 kecamatan. Prosentase kenaikan mencapai 76,30 persen dari tahun 2022.
Pemkab Malang menentukan jumlah warga yang bakal jadi peserta BPJS Kesehatan yang iurannya ditanggung APBD. Hanya 172.666 warga dari sebelumnya 679.721 orang.
Hasil verval Dinas Sosial Malang akhirnya memastikan ada 422.021 nama dari total data 679.721 nama peserta BPJS Kesehatan PBID yang pasti dicoret dari daftar.