.webp)
Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali menemukan sebanyak 153 siswa tidak menerima dana Program Indonesia Pintar (PIP) di SMAN 2 Banjar, Buleleng. Temuan ini berujung pemanggilan kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Bali oleh Komisi IV DPRD Bali di Kantor DPRD Bali, Senin (3/8/2026).
"Jadi kami menemukan ada permasalahan yang cukup serius dan melebar ke sekolah lain. Di mana di SMAN 2 Banjar itu terjadi gagal cair dana PIP untuk anak-anak kita sebanyak 153 orang," kata Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Wayan Suwirta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari penjelasan pihak sekolah dan dinas, Suwirta mengatakan ada permasalahan dari sumber daya manusia yang mengoperasikan sistem pencairan dana PIP.
"Kami sudah menugaskan tadi kepala sekolah untuk menyelesaikan dan ini kan muncul kemarin dari pihak operator Dinas Pendidikannya belum tahu," ungkapnya.
Suwirta telah memastikan 153 siswa tersebut tidak menerima dana PIP sebesar Rp 1,8 juta per orang pada tahun 2025. "Jadi haknya sudah hilang termasuk ada 16 anak yang sudah tamat juga itu kehilangan haknya untuk mendapatkan dana PIP," sambung mantan Bupati Klungkung itu.
Komisi IV, kata dia, juga memerintahkan Disdikpora Bali agar mengevaluasi SDM yang ada di sekolah tersebut. Ia menyarankan agar ada pengingat di sistem jika ada siswa yang belum melengkapi persyaratan maupun operatornya yang lalai dalam bertugas.
Menurut pengakuan pihak sekolah, ada keterlambatan siswa untuk mengumpulkan berkas-berkas administrasi. Suwirta menyarankan agar tidak lagi mencairkan dana secara kolektif supaya tidak merugikan siswa yang telah melengkapi berkas lebih awal.
"Jadi jangan sampai karena kolektif satu dua orang yang belum selesai jangan menunda teman-teman yang lain," tuturnya.
Pun demikian, Suwirta memastikan permasalahan ini tidak karena adanya penggelapan dana PIP di sekolah tersebut. Permasalahan ini murni karena kesalahan dari SDM yang dimiliki.
"Jadi tugas kami kan selaku DPRD kan melakukan fungsi kontrol. Nah dan hari ini fungsi kontrol itu kami serahkan, kami rapat kerja dengan Dinas Pendidikan," tandas politikus PDI Perjuangan itu.
