Sebanyak 1.400 pekerja di Sumatera Selatan terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang semester I 2026. Gelombang PHK terbanyak berasal dari sektor perkebunan dan pertanian.
Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Sumsel Eky Zakya mengatakan jumlah itu merupakan akumulasi laporan dari seluruh disnakertrans se-Sumsel.
"Dari Januari sampai Juni 2026 jumlah tenaga kerja yang terdampak PHK sebanyak 1.400 orang," ujarnya, Rabu (5/8/2026)
Dari jumlah itu, sebagian pekerja yang di-PHK mengajukan gugatan. Perselisihan dan tindak lanjut hingga kini masih dimediasi dinas tenaga kerja.
"Untuk yang diperselisihkan dan ditindaklanjuti oleh mediator HI (hubungan industrial) disnaker sebanyak 125 kasus dengan 234 tenaga kerja," katanya.
Sisanya, sebanyak 1.166 pekerja lainnya mengalami PHK tanpa melalui proses perselisihan, karena penyelesaiannya telah disepakati antara pekerja dan perusahaan.
"Berdasarkan data yang masuk, rata-rata PHK terjadi di sektor pertanian dan perkebunan," katanya.
Kabupaten Banyuasin tercatat menjadi daerah dengan jumlah tenaga kerja terdampak PHK terbanyak. Sementara Kota Pagar Alam dan Kabupaten OKU Timur dilaporkan tidak terlaporkan adanya kasus PHK selama periode tersebut.
"Terbanyak PHK di Banyuasin dan yang nihil Pagar Alam dan OKU Timur, " ungkapnya.
Eky menyebut, penyebab pekerja terkena PHK beragam. Selain langkah efisiensi perusahaan, juga akibat berakhirnya masa kontrak kerja dan pelanggaran disiplin pekerja.
"Ada tiga faktor, mulai dari efisiensi, habis kontrak hingga pelanggaran yang terkena PHK," katanya.
"Ada pekerja yang kami arahkan mengikuti pelatihan keterampilan, ada juga yang kami fasilitasi mendapatkan informasi lowongan kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan agar bisa kembali bekerja," sambungnya.
Pihaknya berharap persoalan ketenagakerjaan ini mengedepankan dialog antara perusahaan dan pekerja. PHK dimintanya menjadi pilihan terakhir.
Simak Video "Berfoto Bersama Gajah dan Menikmati Interaksi Seru di Palembang"
(dai/dai)