.webp)
Pj Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Bahtiar Baharuddin meminta Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang (BPN/ATR) membantu pengurusan dokumen tanah warga yang terdampak banjir dan longsor. Bahtiar mengaku bencana alam membuat dokumen tanah warga hilang.
"Kami di Sulsel baru saja mengalami bencana longsor dan banjir. Ada pergeseran tanah, ada yang hilang dokumennya, ada yang hanyut rumahnya," kata Bahtiar saat menghadiri Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Sulsel 2024 di Hotel Claro Makassar, Kamis (16/5/2024).
Bahtiar pun meminta Kanwil BPN/ATR Sulsel Tri Wibisono memprioritaskan hal tersebut. Pasalnya, sejumlah aset atau fasilitas milik pemerintah juga dilaporkan terdampak banjir dan longsor.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tolong Pak Kanwil, apa yang bisa dilakukan spesifik untuk memberikan pertolongan. Termasuk aset pemerintah, sekolah, dan lain-lain," ujarnya.
Bahtiar menyinggung status lahan di atas Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berada di Sulsel, salah satunya Bendungan Jenelata di Gowa. Dia tidak ingin pembebasan lahan untuk proyek tersebut bermasalah hukum ke depan.
"Bendungan Jenelata itu ada penlok (penetapan lokasi) ulang karena di situ ada kawasan hutan. Tapi kalau menunggu penlok selesai, maka lama," tegas Bahtiar.
"Karena itu, tentu dengan pendampingan Kejaksaan Tinggi juga, yang tidak ada masalah saya harap bisa diselesaikan lahannya, yang ada masalah ditunda. Tidak perlu menunggu yang bermasalah selesai, agar tidak mengganggu jalannya proses pembangunan ini," sambungnya.
Bahtiar juga berharap Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA) di Sulsel bisa menjadi percontohan nasional, khususnya dalam penyelesaian redistribusi dan pemanfaatan lahan di Indonesia. Project percontohan bisa dimulai di Kabupaten Wajo pada lahan yang dikelola oleh PTPN.
"Saya harap GTRA di Sulsel bisa menjadi percontohan nasional. Menjadi model di Indonesia, bagaimana penyelesaian redistribusi dan pemanfaatan lahan. GTRA di 24 kabupaten kota juga harus didorong agar lebih aktif lagi," tuturnya.
Dalam rapat tersebut, Bahtiar menyerahkan penghargaan dari Kementerian ATR/BPN kepada Pemkab Wajo, Bone, Maros, Luwu Utara, dan Gowa. Pihaknya juga memberikan penghargaan kepada Kakanwil BPN Sulsel, Kantor Pertanahan Bone, Luwu Utara, dan Maros.
Sementara itu, Kepala Kanwil BPN/ATR Sulsel Tri Wibisono menjelaskan pihaknya telah melaksanakan salah satu amanah reformasi agraria, yakni Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan redistribusi lahan sebesar 48 ribu lebih bidang sejak 2023. Pada tahun ini, pemerintah pusat kembali memberikan target 45 ribu lebih bidang.
"Prioritas redistribusi adalah kawasan hutan sebanyak 13.800 bidang yang diharapkan di Sulsel bisa sukses. Dan di tahap implementasinya memang tidak mudah dalam meredistribusikan kawasan hutan," ujar Tri dalam keterangannya.
Tri menegaskan pihaknya akan dilakukan percepatan terkait aset pemukiman di atas air, khususnya di pulau-pulau kecil dan pulau terluar di Sulsel. Begitupun dengan penyelesaian konflik aset BUMN atau BUMD yang dikuasai oknum-oknum tertentu.
"Sementara kami selesaikan terkait lahan PTPN di Wajo, semoga secepatnya selesai dan bisa menjadi percontohan nasional sebagaimana harapan Bapak Gubernur," pungkasnya.
(sar/ata)
