BP Tapera Bentuk Satgas buat Kejar Target 350 Ribu Rumah Subsidi

Realisasi penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah subsidi sudah mencapai 213.630 unit dari target 350.000 unit tahun ini. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) melakukan berbagai strategi untuk mempercepat penyerapan kuota FLPP.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan pihaknya tetap fokus mencapai target 350 ribu rumah subsidi hingga 31 Desember 2025. Salah satu caranya dengan membentuk satuan tugas (satgas) untuk mempercepat penyerapan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi.

"Akhir Oktober kemarin, kita bentuk task force untuk bisa mengoptimalkan marketing, sosialisasi dengan berbagai segmen, kolaborasi dengan pemerintah daerah, dengan asosiasi profesi, dengan kantor vertikal kementerian lembaga untuk melakukan sosialisasi secara masif terkait KPR Subsidi FLPP," ujar Heru usai konferensi pers di Kantor BP Tapera, Menara Mandiri 2, Jakarta Selatan, Selasa (4/11/2025).

Sosialisasi sudah dipetakan di 10 provinsi yang memiliki potensi pasar yang besar. BP Tapera akan melakukan pemasaran di sana.

Selain itu, pihaknya juga berdiskusi dengan perbankan untuk meningkatkan kemampuan calon debitur untuk mengangsur rumah. Termasuk di antaranya untuk mengatasi hambatan mengajukan KPR seperti catatan skor kredit di Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK).

Kemudian, BP Tapera juga mendorong pengembang mengakselerasi pembangunan rumah subsidi. Tentunya, hal itu dengan tetap mengedepankan kualitas bangunan.

"Ini upaya-upaya yang terus kita lakukan sampai dengan akhir tahun. Dan tadi kalau dilihat potensi pendaftaran (FLPP) di SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan), daftar di SiKasep itu tadi orang benar-benar belum punya rumah dan pengin punya rumah. Udah daftar di SiKasep sudah 73 persen itu dari target 350 (ribu)," tuturnya.

Heru optimistis target 350 ribu penyaluran rumah subsidi bisa tercapai. Menurutnya, target tersebut tidak mustahil asal ada kerja keras.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah telah resmi menambahkan kuota rumah subsidi melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan menjadi 350.000 unit dari yang sebelumnya 220.000 unit. Dana yang dikucurkan pemerintah untuk program tersebut yaitu Rp 35,2 triliun yang berasal dari Bendahara Umum Negara (BUN).

Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235 tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2025 tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Anggaran pada Subbagian Anggaran Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah (999.03) Tahun Anggaran 2025.

Mengenai hal tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) pun telah mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kala itu saat rapat terbatas di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian.

"Ya terima kasih, tadi saya sampaikan terima kasih. Kita tantangannya saat ini penyerapan," ujarnya kepada wartawan usai rapat terbatas di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).

Ara mengungkapkan saat ini tantangan terbesar bukanlah kuota rumah subsidi, melainkan penyerapannya. Sebanyak 350.000 unit rumah subsidi ini harus terjual hingga akhir 2025 sementara hingga Rabu (23/7/2025) baru ada 134.400 unit rumah subsidi yang terserap.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini