Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) mendatangi kantor Gubernur Daerah Khusus Jakarta pada Selasa lalu. Sebanyak 30 Ketua PPPSRS meminta bertemu dengan Gubernur Pramono Anung menuntut tarif air rusun diturunkan.
Ketua Umum P3RSI Adjit Lauhatta mengungkapkan Staf Khusus Gubernur Wisnu telah berjanji akan mengatur pertemuan dengan Pramono. Hal ini diucapkan saat mediasi aksi unjuk rasa besar-besaran pengelola rusun pada 21 Juli.
"Saat mediasi Unjuk Rasa Akbar ribuan Warga Rumah Susun, 21 Juli 2025 di Balai Kota, Pak Wisnu dengan yakin mengatakan bisa mempertemukan kami dengan Gubernur. Katanya, (waktu itu) Gubernur sangat sibuk sehingga belum bisa bertemu," kata Adjit seperti yang dikutip dari keterangan tertulis, ditulis Kamis (14/8/2025).
Adjit mengatakan, para penghuni rusun ini masih ingin menyuarakan tuntutannya terkait tarif air di rusun.
"Kami hanya ingin bertemu Gubernur untuk menyampaikan masalah yang kami hadapi terkait dengan penggolongan kelompok pelanggan rumah susun air bersih PAM Jaya yang tidak adil. Selama ini Gubernur hanya mendengarkan satu pihak satu," ungkapnya.
"Kami merasa persoalan ini berlarut-larut, biar ada keputusan yang pasti, warga rumah susun berencana melakukan gugatan terhadap persoalan ini. Kami sudah berkonsultasi dengan kuasa hukum. Paling lambat akhir bulan ini akan didaftarkan," terangnya.
Senada, Ketua PPPSRS Kalibata City Musdalifah Pangka menyoroti penggolongan rusunami subsidi termasuk golongan tarif air rusun menengah.
Baca selengkapnya di halaman berikutnya...
(aqi/zlf)