.webp)
Penghuni dan pemilik rumah susun (rusun) menilai penerapan Pajak Penerapan Nilai (PPN) pada Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) dapat mempersulit realisasi program Presiden Terpilih Prabowo Subianto bisa terwujud. Prabowo diketahui punya program 3 juta rumah, di mana sebagian akan berfokus hunian vertiikal alias apartemen.
Ketua Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Royal Mediterania Garden Yohanes mengungkapkan masih ada banyak penghuni yang menunggak bayar IPL. Hal ini membuat dana yang terkumpul tidak maksimal untuk memelihara bangunan rusun.
"Outstanding 5-6% itu warga yang belum melunasi IPL-nya jadi nilainya besar. Okupansinya rata-rata di Jakarta 70-80% jadi tidak bisa full semua. Kelebihannya tentu masing-masing apartemen itu kan variatif sekali untuk kelebihan dana," ujar Yohanes dalam Press Conference P3RSI di Apartemen Thamrin Residences, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dan itu memang harus bisanya lebih, jangan sampai minim karena kalau minus kita mau mintanya sama siapa? Nggak ada yang mau kasih lebih soalnya," tambahnya.
Mengingat, program tersebut mengajak sebagian masyarakat untuk tinggal di rusun. Pengenaan PPN dinilai justru membuat masyarakat enggan tinggal di hunian bertingkat itu.
"Jadi memang kalau tadi mengatakan Pak Prabowo merealisasikan hunian vertikal ribuan unit ini juga akan menjadi pertanyaan, siapa yang mau beli?" tuturnya.
Ia mengatakan kelas menengah ke bawah semakin tertekan dengan tambahan biaya hidup di apartemen. Apabila PPN benar akan diterapkan, kemungkinan program tiga juga rumah Prabowo sulit diwujudkan.
"Kami yang kelas menengah ini nggak kuat lagi. Jadi kalau kita sudah ditekan habis kemudian harus bayar lagi PPN tambah nggak kuat. Berarti program dari Pak Prabowo itu akan sulit sekali direalisasikan," katanya.
Yohanes mengatakan, konsumen yang membeli hunian vertikal didominasi masyarakat kalangan menengah. yang berkemampuan membeli hunian vertikal. Sementara kalangan menengah bawah mereka mengandalkan bansos, lalu kalangan menengah atas lebih memilih hunian dengan standar lebih tinggi. Dengan begitu, PPN tersebut akan semakin memberatkan penghuni rusun.
"Pengenaan PPN ini akan semakin memberatkan para penghuni untuk melakukan pembayaran IPL. Kami-kami ini yang ada di posisi kelas menengah tentu akan merasakan sekali dampaknya kalau dikenakan PPN kurang lebih 11-12%. Akan tambah berat buat kami menjalankan kehidupan," katanya.
Sementara itu, Ketua PPPSRS CBD Pluit Yus Heri menyinggung soal tujuan pemerintah membuat kebijakan terkait rusun. Menurutnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan agar masyarakat bisa mempunyai hunian.
"Targetnya jelas tujuannya untuk supaya semua masyarakat mendapat hunian yang layak dengan kata terjangkau tapi bilamana saat ini terus dibebankan lagi berarti itu sama juga dengan semakin tidak terjangkau," ucapnya.
Ia mengatakan tambahan biaya tersebut akan membuat banyak warga enggan tinggal di apartemen. Dengan begitu, tujuan pemerintah untuk mendorong masyarakat tinggal di rusun tidak tercapai.
"Bila sudah ada pemikiran seperti begitu berarti salah juga dengan industri atau perusahaan yang mau menjalankan rumah susun yang tinggi apartemen, sehingga semakin berkurang. Balik-balik lagi ini kebijakan pemerintah tidak mencapai tujuan," pungkasnya.
Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.
Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini
(dhw/zlf)
