.webp)
Para penghuni dan pemilik rumah susun (rusun) menolak rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL). Tambahan biaya ini akan sulit untuk dikumpulkan, bahkan berpotensi menambah tunggakan IPL.
Ketua Umum DPP Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI), Adjit Lauhatta mengatakan penghuni sudah banyak mengeluarkan biaya untuk tinggal di rusun.
"Kami dari P3RSI bersama anggota tidak setuju adanya PPN untuk hunian pemilik apartemen. Dia udah bayar sertifikat, IPL, dan lain-lain kenapa juga dia mesti dikenai? Saya nggak ngerti pemerintah mau kemanain?" ujar Adjit dalam Press Conference P3RSI di Apartemen Thamrin Residences, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengatakan untuk sekadar menaikan IPL sudah menimbulkan pertentangan di antara warga. Apalagi dengan tambahan biaya berupa PPN akan memicu penolakan.
"Dalam pengelolaan sendiri dari tahun ke tahun kan selalu mesti kita pertimbangkan, UMR aja naik, itu kita mau naikin IPL aja mau penyesuaian IPL aja dengan susah payah. Penghuni kita itu (mengatakan) 'kenapa sih mesti naik lagi?' Tapi kita bisa jelasin, kita tunjukin (kebutuhan di apartemen)," jelasnya.
"Jangan ada lah PPN untuk hunian apartemen unitnya masing-masing. Mau bayar IPL aja kita susah, mau penyesuaian IPL aja setengah mati, eh mau ditambahin PPN," tambahnya.
Senada dengan itu, Ketua Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Mediterania Boulevard Residence Kian Tanto mengatakan rencana kenaikan IPL saja sudah bisa memicu keributan di rusun.
"Boro-boro kita ngomong akan kenaikan IPL, yang ada berantem. Terjadi apa? Keributan di tempat kita," kata Kian.
Apabila pemerintah tetap menerapkan PPN pada IPL, dikhawatirkan semakin banyak penghuni yang menunggak membayar IPL. Dengan kondisi sekarang saja, himpunan dana IPL kerap kali defisit karena banyak yang menunggak, sehingga menyulitkan operasional gedung.
"Penghuni saya juga mengatakan 'jangankan bayar PPN, bayar IPL aja udah (susah), sekalian aja kita nggak usah bayar'. Nah apa yang terjadi, dengan (kondisi rusun) saya sekarang aja sudah melakukan pengurangan tenaga kerja (karena defisit biaya operasional)," ungkapnya.
Kemudian, Ketua Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Royal Mediterania Garden Yohanes mengungkapkan masih ada banyak penghuni yang menunggak bayar IPL. Hal ini membuat dana yang terkumpul tidak maksimal untuk pemeliharaan bangunan rusun.
"Outstanding 5-6% itu warga yang belum melunasi IPL-nya jadi nilainya besar. Okupansinya rata-rata di Jakarta 70-80% jadi tidak bisa full semua. Kelebihannya tentu masing-masing apartemen itu kan variatif sekali untuk kelebihan dana," pungkasnya.
Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.
Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini
(dhw/dna)
