.webp)
Para penghuni dan pemilik rumah susun (rusun) yang tergabung dalam Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) mengeluhkan rencana pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL).
Ketua Umum DPP P3RSi, Adjit Lauhatta menolak IPL dikenakan PPN. Saat ini, masih ada penghuni yang menunggak bayar IPL, sehingga pemungutan PPN dirasa juga akan sulit dilakukan.
"Outstanding banyak sebenarnya, yang bayar IPL juga nggak rata-rata semua harus bayar. Misalnya seribu unit, yang bayar itu nggak sampai 100%. Lalu, kalau mau tagih mereka lagi dengan PPN, lalu siapa yang mau bayar PPN-nya, kalau yang nggak bayar?" ujar Adjit dalam Press Conference P3RSI di Apartemen Thamrin Residence, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk menyesuaikan biaya IPL, pengelola rusun merasa kesulitan karena penghuni sering kali menolak. Pengelola perlu mempertimbangkan berbagai hal dan memberi pengertian kepada penghuni agar mendapat persetujuan.
"Itu kita mau naikin IPL, mau nyesuaian IPL aja dengan susah payah," katanya.
"Nah, sekarang dari pihak pemerintah minta supaya kena PPN," tambahnya.
Sementara Ketua PPPSRS Royal Mediterania Garden Yohanes mengatakan penghuni rusun banyak merupakan masyarakat kelas menengah, sehingga memiliki keterbatasan dalam penghasilan. Maka pengenaan PPN akan menambah beban biaya.
"Pengenaan PPN ini akan semakin memberatkan para penghuni untuk melakukan pembayaran IPL. Kami-kami ini yang ada di posisi kelas menengah tentu akan merasakan sekali dampaknya kalau dikenakan PPN kurang lebih 11-12%. Akan tambah berat buat kami menjalankan kehidupan," katanya.
Sementara Ketua PPPSRS Mediterania Boulevard Residence Kian Tanto menjelaskan IPL yang dihimpun oleh pengelola saja defisit karena masih ada penghuni yang menunggak IPL. Dengan kebijakan tersebut, dikhawatirkan penghuni semakin enggan membayar, sehingga berdampak pada operasional rusun.
"Penghuni saya juga mengatakan 'jangankan bayar PPN, bayar IPL aja udah (susah), sekalian aja kita nggak usah bayar'. Nah apa yang terjadi, dengan (kondisi) saya sekarang aja sudah melakukan pengurangan tenaga kerja," ucapnya.
"Nah pemerintah harus tahu lapangan kerja, dengan defisitnya keuangan, operasional terpaksa sangat terpaksa saya melakukan pengurangan tenaga kerja di apartemen jadi saya harap mungkin sektor lain yang mau dikenakan, bukan dari kita," sambungnya.
Menurut Kian, tidak semua orang yang tinggal di apartemen adalah orang berada. Para penghuni dibebankan biaya operasional yang mahal dari listrik, air, perawatan lift, kebersihan, hingga keamanan.
"Sebenarnya tinggal di apartemen sangat beban sekali, tapi karena orang Jakarta ini di apartemen karena jarak kerja, sudah tidak ada lahan. Jadi kita harap pemerintah cari sektor yang lain ya. Jangan lagi. Ini rakyat tidak semua yang tinggal di apartemen (orang mampu)," pungkasnya.
Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.
Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini
(dhw/zlf)
