.webp)
Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Herry Trisaputra Zuna menyampaikan ada 9,9 juta rumah tangga yang belum mempunyai rumah berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Lalu, terdapat 26 juta rumah tidak layak huni, sehingga jumlah rumah yang perlu diselesaikan sekitar 36 juta.
"Besarnya unit yang harus diselesaikan tadi tentu kalau yang belum punya rumah solusinya bisa KPR atau kredit membangun rumah, bangun sendiri. Tetapi kalau yang rumahnya tidak layak huni, mereka butuh yang namanya kredit renovasi rumah. Jadi dua hal ini harus kita selesaikan," ujar Herry dalam Konferensi Pers Konferensi Pers Kantor Staf Presiden tentang Program Tapera di Jakarta pada Jumat (31/5/2024).
Kemudian, ia menyebutkan salah satu program PUPR, yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Rata-rata pembiayaan yang disediakan pada tahun 2023 sekitar 229 ribu rumah, sementara tahun ini turun menjadi 167 ribu rumah.
"Lalu program yang lainnya Tapera sendiri hari ini masih jumlahnya kecil karena memang sampai saat ini belum dilakukan pungutan. Nanti kalau sudah besar harusnya nanti ini bisa menopang bersama-sama dengan dana APBN tadi bisa menyelesaikan backlog yang besar tadi," jelasnya.
Adapun salah satu fasilitas yang bisa didapatkan penerima Tapera, yakni subsidi uang muka sebanyak Rp 4 juta. Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2016 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011, BP Tapera merupakan institusi ultimate yang nanti didesain untuk menyelesaikan permasalahan perumahan tersebut.
"Cara kerjanya melalui skema tabungan dari anggotanya. Lalu, nanti oleh BP Tapera akan dipupuk sehingga nilainya besar. Dari hasil pemupukan akan dimanfaatkan untuk menyediakan KPR tadi dengan bunga yang terjangkau," imbuhnya.
Lebih lanjut, ia mengungkap tantangan besarnya ada pada skala rumah. Herry mengatakan sekarang baru sekitar 250 ribuan unit yang disediakan Kementerian PUPR. Padahal, jumlah yang harus diselesaikan masih sangat besar, sehingga memerlukan inovasi.
"Kami juga ada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Nah, ini diperuntukan tadi bagi yang ada di desil 1 dan 2 yang memang pendapatannya tidak memungkinkan untuk membeli rumah," katanya.
Lebih lanjut, Herry menyebutkan ada banyak negara yang sudah menerapkan program seperti Tapera yang diwajibkan kepada pekerja dan pemberi kerja. Negara tersebut di antaranya Singapura, Malaysia, China, dan Korea Selatan.
(dhw/abr)
