.webp)
Memiliki sebuah rumah merupakan keinginan banyak orang. Namun, tidak semua orang bisa dengan membeli rumah, contohnya seperti yang dialami generasi sandwich.
Generasi sandwich adalah seseorang yang harus menghidupi 3 generasi keluarganya, yaitu orang tua, anak, dan diri sendiri. Generasi sandwich berpotensi terjadi jika orang tua tidak lagi memiliki penghasilan untuk menghidupi diri sendiri.
Fenomena ini juga dapat terjadi jika orang tua menganggap anak sebagai investasi masa depan. Orang tua dengan pemikiran tersebut secara sengaja membebani sang anak untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Direktur Pemberdayaan Informatika Kemenkominfo Septiana Tangkary, generasi sandwich membutuhkan usaha ekstra untuk dapat memiliki rumah. Contohnya harus hidup berhemat dan sangat sederhana karena harus menghidupi keluarganya sembari menabung untuk membeli rumah impian.
Hal itu seperti yang tergambar pada film Home Sweet Loans yang sedang tayang saat ini. Film tersebut menceritakan tentang perjuangan seorang anak bungsu yang bercita-cita untuk memiliki rumah. Namun, ia harus mengeluarkan usaha lebih untuk mimpinya tersebut karena membantu menghidupi keluarganya, apalagi penghasilannya yang tidak terlalu besar membuatnya harus mengambil pekerjaan lain untuk menambah penghasilan.
"Film tersebut sebetulnya mencerminkan apa yang terjadi di Indonesia, betapa sulitnya memiliki rumah saat ini yang layak huni dengan harga terjangkau dan lokasinya terhubung dengan pusat aktivitas ekonomi, serta terfokusnya mereka yang berasal dari golongan berpenghasilan rendah dan menengah termasuk generasi sandwich," paparnya di acara Forum Tematik Bakohumas BP Tapera 2024, di Hotel Le Meridien, Jakarta Selatan, Kamis (3/10/2024).
Septiana memaparkan, menurut data BPS tahun 2020, sebanyak 71 juta penduduk Indonesia merupakan generasi sandwich dan rasio ketergantungan penduduk usia rentan terhadap usia produksi diperkirakan akan terus meningkat hingga 47,3% pada 2025. Ditambah lagi, kondisi backlog rumah di Indonesia yang cukup besar yaitu 11 juta pada 2022 menurut data Kementerian PUPR. Dari jumlah tersebut, 93% backlog dialami oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang 60%-nya didominasi oleh MBR yang bekerja di sektor informal.
Menurutnya, salah satu cara untuk membantu masyarakat untuk memiliki rumah melalui tabungan perumahan rakyat (Tapera). Septiana mengatakan, BP Tapera hadir sebagai salah satu upaya negara untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat. Hal itu merupakan amanah UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman di mana negara bertanggung jawab untuk menyediakan dan memberikan kemudahan serta bantuan perumahan.
"Jadi harapan kita dengan Tapera ini adalah suatu jalan di mana pemerintah hadir untuk memberikan kepemilikan rumah yang sangat mudah dengan kita menabung bersama-sama dan saling membantu antara satu dengan yang lainnya, inilah harapan kita dengan terbentuknya ada Tapera," ujarnya.
Akan tetapi, adanya kebijakan wajib menabung di Tapera sebesar 3% dari penghasilan menimbulkan pro-kontra. Sebab, masyarakat takut uang tabungannya akan disalahgunakan seperti yang terjadi pada kasus Jiwasraya.
"Ini nggak akan terjadi karena kita tahu sekarang tuh pemerintah selalu objektif, transparan dan selalu memberikan yang terbaik untuk masyarakat," tuturnya.
Untuk menambah kepercayaan masyarakat, menurutnya peran humas sangatlah penting dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai Tapera ini.
"Memperhatikan dinamikan tersebut peran humas tentunya sangat krusial dalam mendukung implementasi kebijakan tersebut. Humas dibutuhkan untuk membangun pemahaman yang baik, guna menguruskan persepsi publik tentang kebijakan," pungkasnya.
(abr/dna)
