BPPD Nunukan Ungkap 2 Hambatan yang Bikin PLBN Sebatik Belum Beroperasi

Nunukan -

Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Nunukan mengungkapan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik belum beroperasi meski telah diresmikan. Operasionalnya masih terhambat dua persoalan. Salah satunya terkait penetapan batas laut antara Indonesia dan Malaysia.

Kepala BPPD Nunukan Yance Tambaru menyebut belum beroperasinya PLBN Sebatik memicu maraknya perlintasan barang ilegal melalui jalur tikus di wilayah perbatasan. Menurutnya permasalahan ini kerap terjadi di perbatasan lainnya di Indonesia.

"Dengan hadirnya PLBN, seluruh pintu masuk akan terpusat, sehingga Sebatik bisa menjadi pintu pertumbuhan dan pengembangan ekonomi. Namun, saat ini jalur tikus masih dimanfaatkan masyarakat untuk perlintasan barang ilegal," ujarnya kepada detikKalimantan, Selasa (20/5/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Yance mengungkapkan operasional PLBN Sebatik masih terhambat oleh dua persoalan. Pertama, belum selesainya penetapan batas laut antara Indonesia dan Malaysia. Akibatnya, Malaysia belum bersedia membuka jalur exit-entry melalui Sebatik dan hanya mengizinkan lintasan melalui Pelabuhan Nunukan menuju Tawau, Sabah.

"Bagi Indonesia, ini tidak masalah, tetapi bagi Malaysia, batas maritim masih dianggap belum selesai," ungkap Yance.

Kedua, Sebatik belum masuk dalam Border Crossing Agreement (BCA) Indonesia-Malaysia yang ditandatangani pada 2023. Dalam kesepakatan tersebut, beberapa wilayah di Nunukan seperti Long Midang-Bakalalan, Labang-Pagalungan, dan Sei Menggaris-Serudung telah diakui sebagai jalur lintas batas. Namun, Sebatik belum masuk daftar.

Yance menegaskan bahwa BPPD Nunukan berperan sebagai koordinator, sementara pengelolaan PLBN berada di bawah Badan Pengelola Perbatasan Negara (BPPN) pusat. Pihaknya telah berupaya melalui forum seperti Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo) untuk mendorong Malaysia membuka jalur exit-entry melalui Sabah.

"Kami terus berkoordinasi, tetapi penyelesaian batas laut dan BCA bergantung pada diplomasi pemerintah pusat," tuturnya.

Keberadaan PLBN Sebatik diharapkan dapat meningkatkan potensi pajak dan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Utara, khususnya di Sebatik dan Nunukan.

"Jika PLBN beroperasi maksimal, akses dengan Malaysia yang sangat dekat akan mendorong kemajuan industri dan ekonomi di wilayah perbatasan," imbuh Yance.