.webp)
Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Long Midang di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, hingga kini masih terbengkalai. Padahal, proyek ini telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 244,368 miliar untuk lahan seluas 91.751 m².
Sekedar diketahui, PLBN ini rencananya akan dilengkapi fasilitas seperti bangunan utama, mess pegawai, wisma Indonesia, lanskap, interior, kabin X-Ray, metal detector, serta infrastruktur jalan dan parkir. Namun, progres pembangunan hanya mencapai 0,3 persen.
Diketahui, mulanya pembangunan terhambat pematangan lahan yang belum rampung. Camat Krayan, Roni Firdaus mengungkapkan bahwa proyek ini terhenti sejak pandemi COVID-19 melanda pada 2020. Ia memperkirakan progres proyek baru mencapai 0,3 persen dengan pematangan lahan yang belum selesai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pembangunan sempat dilanjutkan pada 2022, tapi hanya sebatas pematangan lahan. Setelah itu, mangkrak sampai sekarang," ujar Roni kepada detikkalimantan melalui panggilan telepon, Rabu (2/7/2025).
Roni menyebut warga setempat menanti-nanti pembangunannya dalam waktu yang lama. Urgensi percepatan pembangunan PLBN Long Midang menyangkut beberapa alasan penting.
Pertama, pos lintas batas di sisi Malaysia, CIQS Ba'kelalan, Sarawak, telah selesai 100 persen dan beroperasi sejak April 2025. Sementara itu, sisi Indonesia masih tertinggal jauh.
"Kalau kita tidak segera membangun, ini akan jadi ketimpangan," katanya.
Lalu urgensi kedua dijelaskan oleh Roni, aktivitas perlintasan orang dan barang di jalur perbatasan Long Midang-Ba'kelalan sudah sangat tinggi. Tentu harus diimbangi dengan sarana pengawasan dan peralatan memadai untuk jalur tersebut.
Data dari Pos Imigrasi Long Bawan menunjukkan bahwa masih ada keterbatasan alat dan personel untuk pengawasan, yang jika disepelekan dikhawatirkan dapat jadi jalur berpotensi rawan masuknya narkoba ke Indonesia.
"Pemeriksaan barang yang masuk dilakukan seadanya. Ini sangat riskan," tambah Roni.
Tak hanya itu, keberadaan PLBN diharapkan dapat menggerakkan roda ekonomi Krayan. Saat ini, pola perdagangan di wilayah perbatasan masih tradisional dan cenderung merugikan masyarakat lokal.
"Dengan PLBN, kami berharap tercipta pola perdagangan antarnegara yang seimbang dan saling menguntungkan," jelasnya.
Ia menambahkan, PLBN Long Midang akan mendukung pemberlakuan dokumen perjalanan seperti paspor, memperluas ruang gerak pengunjung dari Indonesia dan Malaysia.
"Hal ini diharapkan meningkatkan konektivitas dan potensi ekonomi di kawasan perbatasan," bebernya.
Sementara itu, warga setempat, Mel Jhon, mengungkapkan kekecewaannya atas kondisi proyek ini. Menurutnya, pembangunan PLBN sempat dimulai dengan mendirikan beberapa ruangan dan pagar seng. Namun tak lama kemudian, bangunan tersebut diratakan kembali.
"Seolah-olah belum ada pembangunan di situ. Saya pernah lewat dan melihat sendiri," ungkap Mel Jhon.
Dari informasi yang pernah didengarnya, menurut Mel Jhon permasalahan yang menghambat pembangunan PLBN adalah sengketa lahan dengan warga sekitar, yang sempat menghambat proyek. Namun katanya, masalah itu kini telah selesai.
"Masalah lahan sudah tuntas. Sekarang tinggal kapan pembangunan dilanjutkan," katanya.
(aau/aau)
