Anggaran Dropping Air Bersih Habis, BPBD Kulon Progo Ajukan Status Darurat

Kulon Progo -

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mengusulkan status tanggap darurat kekeringan menyusul anggaran untuk distribusi air telah habis imbas musim kemarau panjang. Usulan ini sekarang sedang diproses ke Pj Bupati Kulon Progo.

Tahun ini, mereka hanya memiliki anggaran sekitar Rp 50 juta untuk bantuan air bersih. Anggaran itu sudah habis digunakan untuk mendistribusikan 83 tangki air bersih.

"Usulan ini (tanggap darurat kekeringan) disampaikan karena anggaran untuk distribusi air bersih sudah habis. Sebelumnya kami siapkan sebanyak 83 tangki sejak Agustus (2023) dan saat ini sudah habis," ungkap Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kulon Progo, Budi Prastawa saat dimintai konfirmasi wartawan, Selasa (19/9/2023).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Budi menerangkan distribusi air terakhir dilakukan pada 10 September lalu di wilayah Samigaluh. Sejak saat itu, sudah tidak ada lagi stok air bersih untuk diberikan kepada masyarakat.

Padahal masih ada enam kapanewon yang dilaporkan mulai terdampak kekeringan meliputi Panjatan, Kokap, Pengasih, Girimulyo, Samigaluh, dan Kalibawang. Dari enam wilayah itu, total jiwa yang terdampak mencapai 3.017 orang.

Atas hal itulah BPBD mengusulkan anggaran lewat skema pengajuan status tanggap darurat yang berlangsung mulai pekan ini sampai dengan Oktober 2023. Dengan cara ini, pihaknya bisa mengakses anggaran anyar dari pos Belanja Tidak Terduga (BTT).

Pada tahun ini Pemkab Kulon Progo memiliki anggaran BTT senilai Rp 2 miliar. Hanya saja anggaran ini bisa dikeluarkan saat terjadi situasi darurat.

"Dari anggaran ini, nanti tidak hanya direalisasikan untuk air saja, tapi juga fasilitas penunjang lainnya seperti terpal untuk penampungan air bagi wilayah yang membutuhkan," ujarnya.

Budi mengatakan jika usulan ini dikabulkan, pihaknya akan mengalokasikan untuk 180 tangki air bersih. Jumlah ini kemungkinan terus bertambah mengingat musim kemarau diperkirakan berlangsung hingga akhir tahun ini.

"Jika nantinya anggaran masih belum cukup, maka akan diajukan perpanjangan status," kata Budi.