Danantara Bakal Sunat Insentif Direksi-Coret Tantiem Komisaris BUMN

Badan investasi Danantara menempati kantor baru yang berlokasi di bekas Plaza Mandiri, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. — Wisma Danantara Indonesia (Foto: Andhika Prasetia/detikcom)

Jogja -

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) bakal mereformasi kebijakan skema kompensasi, tantiem, insentif, dan penghasilan bagi direksi dan komisaris. Lewat kebijakan baru ini, komisaris tak lagi mendapatkan bonus tantiem dari laba perusahaan.

Dilansir detikFinance, kebijakan itu tertuang dalam Surat S-063/DI-BP/VII/2025, penyesuaian tantiem akan mulai diimplementasikan untuk tahun buku 2025 seluruh BUMN portofolio di bawah BPI Danantara.

"Penataan ini merupakan pembenahan menyeluruh terhadap cara negara memberi insentif. Dengan kebijakan ini, kami ingin memastikan bahwa setiap penghargaan, terutama di jajaran dewan komisaris sejalan dengan kontribusi dan dampak nyatanya terhadap tata kelola BUMN terkait," sebut CEO BPI Danantara Rosan Roeslani dalam keterangannya, Jumat (1/8/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kebijakan itu diambil untuk membangun sistem pengelolaan BUMN yang lebih akuntabel, efisien, dan berorientasi pada kepentingan publik. Rosan menjelaskan insentif bagi direksi kini sepenuhnya berbasis pada kinerja operasional perusahaan yang sebenarnya dan laporan keuangan yang mencerminkan kondisi riil.

Kemudian komisaris tak lagi diperkenankan mendapatkan tantiem. Hal ini sejalan dengan prinsip praktik terbaik global yang menyatakan posisi komisaris tidak menerima kompensasi berbasis kinerja perusahaan.

BPI Danantara menegaskan kebijakan ini bukan bentuk pemangkasan honorarium. Namun, penyelarasan struktur remunerasi agar sesuai dengan praktik tata kelola perusahaan terbaik global (good corporate governance).

Di luar pemotongan insentif dan kebijakan tantiem itu, Rosan menyatakan komisaris bakal tetap menerima pendapatan bulanan sesuai tanggung jawab dan kontribusinya.

"Komisaris akan masih menerima pendapatan bulanan tetap yang layak sesuai dengan tanggung jawab dan kontribusinya," sebut Rosan.

Struktur baru mengadopsi praktik terbaik global yang menetapkan sistem pendapatan tetap dan tidak mengenal kompensasi variabel berbasis laba untuk posisi komisaris.