Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar rencana pembangunan proyek jalan tol yang belum dimulai disetop untuk melihat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di 2025. Arahan ini bakal berdampak untuk pengembangan proyek Tol Puncak hingga tol Kulon Progo-Cilacap.
"Ada instruksi dari Presiden Prabowo waktu itu untuk menghentikan beberapa proyek-proyek besar, nah tol juga terdampak. Tetapi yang akan kita hold dulu, yang kita akan hentikan dulu, itu adalah proyek-proyek yang belum berjalan," kata Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Unsur Pemangku Kepentingan Sony Sulaksono Wibowo dalam Media Gathering Nataru 2024/2025 ASTRA Infra Group di Amanaia Menteng, Jakarta, dikutip dari detikFinance, Selasa (17/12/2024).
Sony menyebut ada dua proyek tol yang bakal disetop, yakni Tol Puncak dan Tol Kulon Progo-Cilacap. Kedua proyek ini merupakan usulan baru yang akan ditahan pengerjaannya.
"Ada beberapa tol usulan baru, saya lupa tapi ada beberapa yang lagi dikaji seperti misalnya Tol Puncak, kemudian ada lagi di Sumatera saya lupa pokoknya tol yang baru masuk kajian itu ditahan dulu," kata Sony.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sony belum mengetahui sampai kapan rencana pembangunan proyek itu akan ditahan. Proyek tol baru seperti Tol Puncak bisa jalan jika ada investor swasta yang berminat untuk menggarapnya.
"(Proyek Tol Puncak ditahan sampai 2025) belum tahu, cuma karena ini studinya belum, maka kita dari BPJT menahan dulu. Tapi kalau ada instruksi dari presiden 'Puncak karena sudah urgent, jalan', baru kita jalan. Jadi beberapa tol yang belum pada waktunya itu kita berhentikan dulu seperti dari Kulon Progo ke Cilacap," ucapnya.
"Kecuali memang ada investor swasta yang mau, kalau yang mau silakan, tapi kalau yang solicited dari pemerintah itu kita tahan dulu," tambahnya.
Sony mengungkap sudah ada beberapa investor swasta yang berminat menggarap Tol Puncak. Namun, dalam persetujuannya masih dalam kajian.
"(Tol Puncak akan dilelang di 2026) saya nggak tahu ya, lihat keseriusan nanti investornya. Kalau minat sih banyak yang minat, tapi kan harus dites dulu kelayakannya karena kajian kelayakannya lagi diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur," jelasnya.
(ams/apl)
Komentar Terbanyak
Kanal YouTube Masjid Jogokariyan Diblokir Usai Bahas Konflik Palestina
Israel Ternyata Luncurkan Serangan dari Dalam Wilayah Iran
BPN soal Kemungkinan Tanah Mbah Tupon Kembali: Tunggu Putusan Pengadilan