Respons Pemda DIY-Pemkot Jogja Sikapi Arahan ASN WFH Tiap Jumat

Pemerintah tetapkan ASN bakal WFH tiap Jumat. — Ilustrasi ASN. Foto: Andhika Prasetia/detikFoto

Jogja -

Pemerintah resmi menetapkan hari Jumat sebagai hari pemberlakuan kerja dari rumah atau WFH bagi ASN. Menyikapi arahan tersebut, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja merespons berbeda.

Pemkot Jogja tampak lebih sigap menyiapkan langkah-langkah implementasi. Bahkan tak hanya soal WFH, Pemkot juga telah menyiapkan langkah-langkah penghematan lainnya. Berikut detailnya.

Pemda DIY

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, mengatakan pihaknya akan segera mengatur implementasi arahan tersebut. Ia bilang, pelayanan publik tetap harus berjalan baik. Untuk itu pengaturan kuantitas akan menjadi fokus pengaturan WFH.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau semua tinggal eselon satu, eselon dua ngantor, terus arep ngopo kan ya? Kan bingung juga. Jadi perlu juga dibagi presentase, mungkin nanti giliran ya," papar Made saat dijumpai di Kompleks Kepatihan, Rabu (1/4/2026).

Made mencontohkan, ASN di Dinas Dukcapil tetap harus ada yang masuk kerja ke kantor untuk memberi layanan. Meski ada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), tapi menurutnya tidak semua masyarakat bisa menggunakan SPBE.

"Kita lihat nanti, jadi kan kita kan nggak bisa matok 25-50 persen gitu. Ya. Mungkin saja ada yang OPD itu mayoritasnya dia nggak bisa didelegasikan dengan IT dengan aplikasi, dengan sistem. Ya, mungkin ya juga agak kesulitan, kalau kita bilang 50 persen Jadi, kita masih identifikasi," paparnya.

Untuk itu, Made mengaku Pemda DIY masih belum mengetahui kapan implementasi kebijakan ini bisa dijalankan.

"Ya kita kan ini diskusi dulu. Saya belum lihat drafnya kan gitu. Kita lihat dulu. Ya kalau bisa minggu ini, mungkin minggu ini, tapi kalau mungkin lebih settle ya minggu depan," ujarnya.

Pemkot Jogja

Berbeda dengan Pemda DIY, Pemkot Jogja siap untuk mengimplementasi kebijakan WFH ini. Wali Kota Jogja, Hasto Wardoyo bilang pihaknya telah merapatkan perihal ini siang tadi.

Hasto menegaskan, WFH tidak berlaku untuk ASN di sektor-sektor pelayanan publik. Selain itu juga untuk ASN golongan eselon 2 dan 3 ke bawah.

"Sektor-sektor pelayanan itu tidak melakukan WFH. Kemudian eselon 2, eselon 3 itu tidak WFH juga. Eselon 2, eselon 3 ke atas masih masuk seperti biasa, hanya di bawahnya yang boleh WFH," ujar Hasto saat ditemui usai menghadiri acara di Kota Jogja, hari ini.

Selain itu, Hasto juga akan memberlakukan kebijakan plafonisasi BBM. Yakni membatasi konsumsi BBM yang bisa di-reimburse oleh ASN, maksimal 5 liter untuk mobil per hari dan 1 liter untuk motor per hari. Kebijakan plafonisasi, menurut Hasto, akan diberlakukan pekan depan.

"Sudah saya perintahkan pada Pak Sekda untuk dibuat surat edaran, surat keputusan bahwa ada plafonisasi untuk mobil kita beri 5 liter per hari, untuk sepeda motor 1 liter per hari untuk empat hari," papar Hasto.

Kemudian, Hasto juga telah menyiapkan implementasi arahan Mendagri terkait pembatasan operasional mobil dinas. Mobil-mobil dinas yang sudah tidak produktif akan dilelangkan supaya lebih ringkas.

"Saya tadi sudah bilang sama Pak Pj. Sekda, kemudian kita ingin menginventarisir mobil-mobil yang sudah tidak perlu. Jadi ada banyak mobil operasional yang sebetulnya tidak perlu itu," ujar Hasto.

"Nah, mobil-mobil operasional itu bisa kita ringkas lah. Mungkin banyak mobil yang kita lelangkan ya. Dan sebetulnya cukup dengan tidak harus tidak semua disediain mobil operasional. Mobil-mobil itu dilelang karena kalau jalan ya boros, kemudian juga mudah rusak. Itu saya kira itu yang kita lakukan," imbuhnya.

Langkah meringkas mobil dinas ini, kata Hasto, mampu menghemat anggaran hingga miliaran rupiah. Ia juga meminta ASN untuk bisa memahami kebijakan ini.

"Mungkin bisa dari Rp 10 miliar ya, dari Rp 10,7 miliar harapannya jadi 6 miliar yaitu BBM. Karena sudah bisa kita hitung begitu diplafonisasi itu. Nah, ini ya harap maklum kalau yang rumahnya jauh kemudian pulang bawa mobil dinas ya konsekuensinya beli mobil sendiri," paparnya.

Hasto juga menyasar perjalanan dinas sebagai salah satu sektor yang diefisiensi. Ia akan menurunkan volume perjalanan dinas hingga 70%. Hasto berharap tak hanya eksekutif, namun legislatif juga harus melakukan kebijakan yang sama.

"Ya saya berharap semua komit lah baik legislatif, eksekutif ya komit untuk untuk menurunkan perjalanan dinas. Ini hanya melaksanakan instruksi Kemendagri loh. Perjalanan dinas 50 persen, kemudian luar negeri 70 persen diturunkannya," ungkapnya.