Kepala BP Haji Beri Sinyal Kuota Haji Indonesia Berkurang 50% Tahun Depan

Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Mochamad Irfan Yusuf, mengungkapkan kuota haji Indonesia berpotensi berkurang pada 2026. Hal itu disinggung pria yang akrab disapa Gus Irfan kala dirinya menggelar pertemuan bersama Deputi Menteri Haji Arab Saudi.

"Ada wacana pengurangan kuota hingga 50 persen oleh pihak (Arab) Saudi. Saat ini kami sedang melakukan negosiasi, karena manajemen haji untuk tahun depan akan beralih dari Kementerian Agama ke BP Haji, dan akan ada sistem manajemen baru yang kami sampaikan," ungkap Gus Irfan di Jeddah, Selasa (10/6/2025), seperti dikutip dari detikHikmah, Rabu (11/6/2025).

BP Haji dan Deputi Menteri Haji Arab Saudi juga membahas evaluasi haji 2025 dan persiapan kick-off persiapan haji 2026. Mereka turut membicarakan soal ketidakpastian kuota haji untuk Indonesia pada 2026.

Hingga saat ini, kuota resmi haji untuk Indonesia belum ditetapkan oleh Kementerian Haji Arab Saudi, menyusul sejumlah situasi yang terjadi pada haji 2025.

"Kuota haji Indonesia untuk tahun depan belum ditentukan. Biasanya, angka kuota langsung diberikan setelah musim haji selesai," kata Gus Irfan.

Pembentukan task force turut didorong oleh Pemerintah Arab Saudi bersama Indonesia untuk persiapan haji tahun depan. Hal tersebut dilakukan guna mematikan akurasi data jemaah, terutama soal kesehatan (istita'ah), penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga tenda di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

Kurangnya transparansi data kesehatan jemaah juga disorot Pemerintah Arab Saudi dalam diskusi tersebut.

"Ada yang meninggal bahkan saat masih di pesawat. Why do you bring people to death here? (Kenapa kalian membawa orang yang sudah meninggak ke sini)" ungkap perwakilan Saudi.

Pemerintah Saudi juga menerapkan beberapa kebijakan baru. Salah satunya, yakni pembatasan jumlah syarikah maksimal dua perusahaan, jumlah kasur per jemaah, pengawasan standar hotel, porsi makan, dan pengetahuan standar kesehatan jemaah.

Perlu diketahui, sejumlah elemen itu bakal dikontrol oleh task force Indonesia-Saudi. Pihak Saudi turut menetapkan pelaksanaan dam haji cuma boleh di dua tempat. Dua tempat itu yakni di negara asal atau di Arab Saudi dan melalui perusahaan resmi yang ditunjuk kerajaan, yakni Ad-Dhahi.

Sanksi bakal diberikan kepada siapapun yang melanggar kebijakan tersebut.

Video Menag: Ini Tahun Terakhir Kemenag Jadi Pelaksana Haji Setelah 75 Tahun

Video Menag: Ini Tahun Terakhir Kemenag Jadi Pelaksana Haji Setelah 75 Tahun