Warga Eks TKP ABA Minta Sodetan Median Jalan Portable, Ini Respons Dishub

Penampakan median jalan di depan tempat relokasi TKP ABA, Senin (2/6/2025). Foto: Adji Ganda Rinepta/detikJogja.

Jogja -

Para pedagang dan juru parkir (jukir) Tempat Khusus Parkir (TKP) Abu Bakar Ali (ABA) meminta adanya sodetan median jalan portabel di depan tempat relokasi. Dinas Perhubungan (Dishub) pun memberi respons terkait permintaan itu.

Terkait permintaan warga TKP ABA itu, Kepala Dinas Perhubungan DIY, Chrestina Erni Widyastuti, mengatakan akan melihat kebijakan lalu lintas lebih dulu. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Dishub Kota Jogja terkait itu.

"Kita lihat kebijakan lalu lintasnya seperti apa dan bagaimana, kami harus koordinasi dulu dengan pemkot nggih," ujar Erni saat dihubungi, Senin (2/6/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Kota Jogja, Agus Arif Nugroho, mengaku akan melakukan kajian teknis soal kemungkinan dilakukan penyodetan median jalan ini.

"Akan kami telaah atau kaji secara teknis, nanti diupdate," ungkapnya saat dihubungi, hari ini.

Sebelumnya, para pedagang TKP Abu Bakar Ali (ABA) sudah mulai berkemas dan bersiap menempati tempat relokasi di kawasan Kotabaru Kota Jogja, hari ini.

Meski proses relokasi sejauh ini berjalan lancar, pengelola TKP ABA, Agil Suhariyanto, mengatakan para warga TKP ABA masih memiliki satu permintaan yang diharapkan bisa diakomodir pemerintah. Yakni adanya sodetan median pembatas jalan portabel di depan lokasi baru.

Diketahui, di jalan Abu Bakar Ali terdapat barrier atau median memanjang hingga Kridosono. Dengan adanya sodetan portabel di depan lokasi baru, akan memudahkan kendaraan seperti bus mini untuk masuk lokasi baru.

"Kami minta agar barrier di tengah jalan dibuat portable, agar bisa dibuka tutup saat diperlukan, supaya tidak mengganggu lalu lintas," jelas Agil saat ditemui di TKP ABA, siang ini.

Agil menambahkan, para warga juga memahami jika usulan itu mungkin akan terkendala anggaran. Untuk itu, pihaknya siap urunan untuk mewujudkan ide itu.

"Kami minta agar pemerintah mengizinkan itu. Kalau memang anggarannya tidak ada, kami juga memahami, karena dinas tidak bisa bertindak sepihak. Tapi kalau kami diberi izin, kami siap usaha bersama untuk mewujudkannya," pungkasnya.