Haedar Nashir Minta Program Barak Militer Dedy Mulyadi Dikaji Ulang

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir di Kasihan, Bantul, Minggu (25/5/2025). Foto: Serly Putri Jumbadi/detikJogja

Bantul - Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedy Mulyadi, soal mengirim pelajar nakal ke barak militer menuai banyak sorotan. Ketua Umum (Ketum) PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, meminta program tersebut dikaji ulang.

Menurut Haedar, program pendidikan barak tidak bersifat artifisial. Menurutnya, jika program ini dibuat untuk mendisiplinkan pelajar bandel, harusnya menggunakan aspek fisik.

"Semestinya dikaji ulang lah. Disiplin itu kan tidak berarti fisik, tapi mentalitas, tapi yang namanya pendidikan itu termasuk perubahan kurikulum, pola yang kita kembangkan itu hasil kajian yang disebut dengan kajian akademik, dan kita harus membiasakan itu," tutur Haedar saat ditemui di Kasihan, Bantul, Minggu (25/5/2025).

Haedar menuturkan program ini harus dikaji ulang mengacu pada undang-undang dan naskah akademik yang berlaku. Termasuk harus melibatkan stakeholder di bidang akademik.

"Bahkan, segala rancangan undang-undang mestinya didasarkan pada naskah akademik. Naskah akademik itu melibatkan berbagai stakeholder untuk mengkritisi dan memberi masukan secara akademik. Supaya hasil yang terbaik biar pun tidak sempurna," lanjutnya.

Maka dari itu, Haedar menyarankan Dedy Mulyadi untuk berkomunikasi dengan Kemendikdasmen untuk mengkaji ulang program ini. Tujuannya agar program yang dibuat sesuai dengan koridor sistem pendidikan.

"Tapi secara objektif itu mewadahi pandangan-pandangan yang berkembang di masyarakat, kita kurang di situ. Saya sarankan Pak Gubernur berdialog dengan Kemendikdasmen supaya apa yang dilakukan itu dalam koridor sistem pendidikan nasional dan hasilnya bagus," lanjutnya.

"Kita menghargai semangatnya, untuk menanamkan disiplin di Jawa Barat. Itu penting, tapi soal model itu kalau pendidikan perlu kajian lintas aspek," tegas Haedar.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, mengaku masih mencermati terkait program ini. Dia menuturkan bakal ada pengkajian dengan pakar pendidikan, KPAI, dan psikolog.

"Kami masih mencermati termasuk pandangan para pakar ya, termasuk juga KPAI. Jadi kita anggap sebagai proses pangkajian kami dan kami juga mendengar dari pakar pendidikan, termasuk juga psikolog dan KPAI. Jadi belum bisa berkomentar banyak," tutupnya.