Pemda DIY Bentuk 2 Dinas Baru, Salah Satunya Dipimpin Mantu Sultan HB X

Pelantikan JPT, Administrator dan Pengawas di Kompleks Kepatihan, Jumat (3/1/2025). Foto: dok. Pemda DIY

Jogja -

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) membentuk dua kedinasan baru di lingkungan Pemda DIY. Menantu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Kanjeng Pangeran Harya (KPH) Yudanegara, ditunjuk menjadi kepala salah satu dinas tersebut.

Dua kedinasan itu antara lain Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (PMK2PS) DIY yang dikepalai Yudanegara. Yudanegara sebelumnya menjabat Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY.

Selanjutnya, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda DIY yang dipimpin Faishol Muslim. Faishol sebelumnya menjabat Kepala Bidang Standarisasi dan Penjaminan Mutu Banda Pendidikan dan Pelatihan DIY.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Penyesuaian ini merupakan langkah wajib, untuk memastikan bahwa Renstra (Rencana Strategis) tetap adaptif dengan kebutuhan serta tujuan organisasi yang baru," kata Sultan dalam sambutannya di acara pengukuhan di Kompleks Kepatihan, Kota Jogja, Jumat (3/1/2025).

Dinas PMK2PS itu merupakan merger beberapa bagian dari Biro Tata Pemerintahan dan Biro Pemberdayaan Masyarakat. Menurut Sultan, hal ini adalah langkah strategis untuk memperkuat misi reformasi Kalurahan.

Dinas PMK2PS diharapkan mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

"Langkah ini bertujuan untuk memperkuat kelembagaan pemerintah daerah. Selain itu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, layanan publik yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada pencapaian hasil nyata bagi masyarakat bisa tercapai," ujar Sultan.

Sementara itu Sekretaris Daerah DIY, Beny Suharsono mengatakan pembentukan dua kedinasan baru itu juga sudah disepakati bersama DPRD DIY.

Menurutnya, Dinas PMK2PS yang merupakan hasil penggabungan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertujuan memperkuat pengawasan terhadap urusan catatan sipil.

"Keberhasilan lembaga ini akan diukur melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan leading sector yang jelas," ujar Beny.

Sedangkan, pembentukan Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang lepas dari Biro Infrastruktur ini sesuai mandat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan barang dan jasa di DIY.

"Perubahan organisasi ini tetap mempertahankan hal-hal yang sifatnya fundamental, namun kebijakan baru menuntut adanya penyesuaian," ujar Beny.

Dijelaskan Beny, pengisian jabatan dilakukan melalui sistem talent pool, yang memungkinkan asesmen berbasis data valid dan terukur. Sistem ini memastikan proses seleksi bebas dari subjektivitas.

"Itu membutuhkan validitas data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan, terukur lah," jelasnya.

Selain adanya dua kedinasan baru itu, sejumlah pejabat juga dilantik untuk menduduki kursi kepala. Di antaranya Danang Setiyadi sebagai Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. Danang sebelumnya menjabat Kepala Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY.

Lalu Imam Pratanadhi yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY, kini menjabat Kepala Dinas Pariwisata DIY. Tugas Imam sebagai Sekretaris DPRD DIY digantikan Yudi Ismono yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY.

Kemudian Lilik Andi Aryanto dipercaya menjabat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DIY. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Tatalaksana Biro Organisasi Setda DIY.

Terakhir, Rosdiana Puji Lestari menjabat Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda DIY. Ia sebelumnya menjabat Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY.

Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), secara inheren memerlukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis (Renstra) yang selaras dengan RPJMD DIY Tahun 2022-2027.

Dalam kesempatan ini, Sultan juga mengukuhkan 772 PNS untuk jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, serta Kepala Sekolah.