Pesan Sultan HB X ke Polda-Binda DIY Buntut Ricuh Kusumanegara

Pesan Sultan HB X ke Polda-Binda DIY Buntut Ricuh Kusumanegara

Tim detikJogja - detikJogja
Selasa, 10 Des 2024 09:00 WIB
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Gunungkidul, Senin (6/5/2024).
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Gunungkidul, Senin (6/5/2024). Foto: Muhammad Iqbal Al Fardi/detikJogja
Jogja -

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X memanggil pimpinan Polda DIY dan Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) DIY buntut kericuhan di Jalan Kusumanegara, Kota Jogja, Minggu (1/12) lalu. Sultan menyampaikan sejumlah hal.

Pernyataan Sultan itu diungkapkan oleh Wakapolda DIY Brigjen Adi Vivid Agustiadi Bachtiar usai pertemuan. Diketahui, pertemuan ini digelar secara tertutup di Gedong Wilis, Kompleks Kepatihan, Kota Jogja, selama sekitar dua jam. Terlihat Wakapolda DIY yang didampingi Kapolresta Jogja Kombes Aditya Surya Dharma, serta Kepala Binda DIY Brigjen TNI Rachmad Pudji Susetyo.

Usai pertemuan, Adi Vivid menjelaskan isi pembahasan dalam pertemuan tersebut.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami tadi dengan Pak Kabinda ditanyakan perkembangan kemarin kejadian di Kusumanegara," jelas Adi kepada wartawan usai pertemuan di Kompleks Kepatihan, Kota Jogja, Senin (9/12/2024) siang.

Wakapolda DIY Brigjen Adi Vivid Agustiadi Bachtiar didampingi Kapolresta Jogja Kombes Aditya Surya Dharma, serta Kepala Binda DIY Brigjen TNI Rachmad Pudji Susetyo usai pertemuan di Kompleks Kepatihan Kota Jogja, Senin (9/12/2024).Wakapolda DIY Brigjen Adi Vivid Agustiadi Bachtiar didampingi Kapolresta Jogja Kombes Aditya Surya Dharma, serta Kepala Binda DIY Brigjen TNI Rachmad Pudji Susetyo usai pertemuan di Kompleks Kepatihan Kota Jogja, Senin (9/12/2024). Foto: Adji Ganda Rinepta/detikJogja

Adi menyampaikan ke Sultan jika pihaknya tidak menggolongkan kejadian di Kusumanegara tersebut sebagai kerusuhan.

ADVERTISEMENT

"Kalau dari kepolisian kami tidak menyampaikan ada kerusuhan, kalau kerusuhan itu berarti ada kerusakan fasilitas umum, kemudian ada korban sipil, kalau kemarin tidak ada," papar Adi.

"Kalau ternyata ada anggota kepolisan yang terluka itu bagian tugas dari kita. Kemudian kami tadi juga berdiskusi dengan Pak Kabinda dengan Pak Gubernur kira-kira langkah ke depan seperti apa jangan sampai terulang kembali," sambungnya.

Lebih lanjut dijelaskan Adi, Sultan memberi arahan yang menitikberatkan agar kejadian serupa tak terulang kembali di masa mendatang.

"Arahannya bagaimana kita di tahun depan kita laksanakan lebih baik lagi supaya tidak ada lagi kejadian seperti kemarin," ungkap Adi.

"Kalau dari kita langkah-langkah yang sudah dilakukan dari awal kita sudah melakukan pendekatan-pendekatan, kita juga selalu koordinasi dengan stakeholder lain sudah kita laksanakan," lanjutnya.

Atensi Sultan

Diberitakan sebelumnya, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X memberi atensi serius pada aksi massa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di Jalan Kusumanegara, Kota Jogja, yang diwarnai kericuhan dengan petugas kepolisian, Minggu (1/12) malam. Pasalnya, pesan yang muncul saat demo dianggap menyimpang dari NKRI.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Beny Suharsono, mengatakan Sultan menegaskan tak ada larangan untuk mengadakan aksi demonstrasi di DIY. Namun tetap harus memperhatikan larangan-larangan yang ada.

"Ya (Sultan memberi atensi serius) karena kemarin sudah sampai, bahasa yang di poster, banner, itu sudah keluar dari kesepakatan kita bernegara," jelasnya ditemui wartawan di Kompleks Kepatihan, Kota Jogja, Senin (2/12).

"Pesan beliau (Sultan) boleh demo tapi jangan keluar dari kesepakatan nasional," sambung Beny.

Beny melanjutkan, kejadian kerusuhan kemarin sudah keluar dari kesepakatan. Sebab, ada aksi pengibaran Bendera Bintang Kejora serta penyerangan massa aksi usai bendera tersebut hendak diamankan polisi.

"Kalau di Jogja menyampaikan aspirasi kan semuanya dilindungi, cuma catatannya tidak boleh anarkis. Yang kedua kemarin juga melakukan penyimpangan terhadap NKRI, kemarin sudah menjurus ke sana," ujarnya.

"Kan sudah keluar dari kesepakatan itu, kan tidak boleh seperti itu. Lain kalau itu (pengibaran bendera Bintang Kejora), Pak Gubernur juga ndak berkenan," imbuh Beny.

Beny pun mengaku sudah dipanggil Sultan dan memaparkan kejadian semalam dari laporan-laporan yang ia dapat. Menurutnya, Sultan akan segera memanggil pihak-pihak untuk mendiskusikan langkah selanjutnya.

"Tadi saya sudah ditimbali (dipanggil) beliau (Sultan), dalam waktu dekat akan mengoordinasikan, memanggil semua pihak, dan mengevaluasi, bahasa beliau," tutur Benny.

Aksi Demo

Sebelumnya diberitakan, aksi demo di Jalan Kusumanegara Jogja itu digelar pada Minggu (1/12). Berdasarkan pantauan detikJogja di lokasi, kericuhan berawal usai massa mengakhiri orasi dan mulai membubarkan diri pada pukul 17.24 WIB.

Massa kemudian bergerak dari titik unjuk rasa ke arah timur. Pergerakan massa dikawal oleh aparat kepolisian gabungan dari Polresta Jogja dan Polda DIY.

Kericuhan tiba-tiba terjadi di depan SPBU Kusumanegara. Massa tiba-tiba menyerang polisi.

Massa terlihat memukul, mendorong hingga melempar barang ke arah polisi. Polisi mencoba mengkondisikan massa dengan menembakkan water canon.

Kapolresta Jogja, Kombes Aditya Surya Dharma menjelaskan semula massa, usai aksi, berjalan kembali menuju asrama dalam kondisi kondusif.

"Mereka tadi sudah kembali, kemudian ada yang mengibarkan bendera Bintang Kejora, kita berusaha amankan namun mereka langsung melakukan penyerangan kepada kami," jelas Aditya saat ditemui wartawan di lokasi, Minggu (1/12) malam.

"Ya tadi ada warung-warung yang piringnya ya (digunakan menyerang), tapi fokus menyerangnya ke kami," sambung Aditya.

Dalam demo tersebut, massa dari AMP menyerukan penolakan soal program transmigrasi reguler di Papua yang direncanakan Presiden Prabowo Subianto.

"Kita tahu program mobilisasi transmigran akan berorientasi pada pemusnahan orang asli Papua secara perlahan. Program mobilisasi transmigran ke Papua adalah bentuk cuci tangan dari rezim kapitalis kolonial Indonesia yang telah melakukan pemiskinan secara struktural kepada rakyat Indonesia melalui perampasan tanah di berbagai wilayah Indonesia," ujar salah satu demonstran dalam orasinya di sela aksi, Minggu (1/12).




(rih/apu)

Hide Ads