Kabar rencana pembangunan pariwisata eksklusif dan privat di kawasan Pantai Sanglen di Kemadang, Kapanewon Tanjungsari, Gunungkidul, menuai polemik. Puluhan warga sekitar Pantai Sanglen mendatangi Keraton Jogja untuk beraudiensi soal nasib mereka, Kamis (21/11) siang.
Warga pun menyampaikan sejumlah tuntutannya. Salah satu warga, Andra, menjelaskan harapan warga ingin dilibatkan dalam perencanaan dan pembangunan pariwisata Pantai Sanglen. Pasalnya, mata pencaharian warga terdampak hanya di Pantai Sanglen.
"Harapannya kalau ada pembangunan itu harus ada keterlibatan dan mau seperti apa arahnya, monggo nanti bareng-bareng didiskusikan. Keterlibatan masyarakat untuk pembangunan lebih merata sih," jelas Andra usai audiensi, Kamis (21/11/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Responsnya tadi cukup memberikan penjelasan, pertanyaannya (warga) kenapa masih ditutup dan sebagainya, terus katanya baru proses perizinan seperti itu. Itu katanya sudah ada koordinasi dengan pemerintah desa, BUMdes," lanjutnya.
Sementara itu, pendamping warga dalam audiensi ini, Abi menjelaskan kedatangan warga untuk mempertanyakan nasib mereka setelah tergusur usai adanya rencana pembangunan tempat pariwisata eksklusif dan privat.
"Ternyata sudah ada perjanjian antara desa, investor, dan Kasultanan, yang akan membuat suatu bentuk pariwisata, investornya itu adalah Obelix," jelasnya.
"Ya mereka bertiga sudah sepakat gitu untuk membangun di sana. Nah kami, warga ini tadi menyatakan keberatan atas hal itu, dan dijawab telah ada kesepakatan antara ketiga pihak itu," sambungnya.
Abi menyebut sebelum ada rencana pembangunan tersebut warga secara swadaya membuka lahan dan dijadikan tempat berkemah. Bahkan jauh sebelumnya, warga sudah menjadikan lokasi tersebut sebagai lahan pertanian.
"Warga sebelumnya di situ mencari rumput laut, kemudian ada pertanian juga turun temurun sejak tahun 50-an, kemudian warga dagang tahun 2016," paparnya.
Kemudian pada tahun 2022, Abi melanjutkan, warga yang berkegiatan ekonomi di Pantai Sanglen diminta untuk mengosongkan lokasi tersebut dengan dalih akan ada pembangunan lokasi wisata.
Namun menurutnya, setelahnya tak ada pembangunan yang dikerjakan, sehingga warga kembali berkegiatan di sana. Abi bilang, warga yang memanfaatkan Pantai Sanglen tak hanya berasal dari Kemadang saja. Sedangkan jumlah warga terdampak sekitar 7-8 KK.
"Baru pada tahun 2024, awal tahun setelah lebaran, warga diminta untuk pergi lagi, dengan alasan akan dibangun Obelix di sana," ujar Abi.
"Ndak ada (komunikasi), warga malah diintimidasi, kalau ndak pergi nanti akan dikenakan pidana segala macem. Jadi ndak ada proses dialog, cuma dikasih surat peringatan. Pertama untuk mengosongkan selama 7 hari, kalau ndak ada pengosongan maka ada ancaman hukuman tadi itu," lanjutnya.
Sementara itu, saat awak media berusaha masuk lingkungan Keraton Kilen untuk mewawancarai pihak Panitikismo terkait mediasi ini, Kamis (21/11) siang, awak media malah diusir oleh petugas pengamanan Keraton dengan dalih Keraton tak berkomentar.
Bahkan, saat proses wawancara dengan warga di sekitar gerbang Keraton Kilen, petugas keamanan juga mengusir dengan alasan tidak diperbolehkan menggelar orasi di wilayah tersebut. Akhirnya proses wawancara dilakukan di sekitar Alun-alun Utara.
Konfirmasi Pemkab Gunungkidul
Terpisah, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) Kabupaten Gunungkidul menyebut akan ada wahana wisata di Pantai Sanglen. Namun, hingga saat ini belum ada pembangunan terkait wahana tersebut.
Kepala Dispertaru Gunungkidul, Fajar Ridwan, telah mendatangi lokasi penutupan di Pantai Sanglen. Hal itu dalam rangka melaksanakan sebagian tugas dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terkait hal pertanahan.
"Penutupan akses di Pantai Sanglen itu dari tahun 2024 dan rencananya di sana akan ada wahana wisata," katanya kepada detikJogja, Jumat (22/11).
Nantinya, secara implisit Pemkab mempunyai keinginan melibatkan warga dalam operasional wahana tersebut. Di mana, 70-80 persen tenaga kerja dari warga lokal.
"Tapi sampai saat ini belum ada (pembangunan), paling hanya pembersihan dulu," ujarnya.
Terkait penutupan di kawasan Pantai Sanglen, Fajar mengaku bukan ranah dari Pemkab Gunungkidul. Namun, penutupan itu memiliki alasan tersendiri.
"Penutupan itu, dari pemantauan di lapangan untuk menghindari konflik horizontal antarwarga," ucapnya.
(rih/ams)
Komentar Terbanyak
Jawaban Menohok Dedi Mulyadi Usai Didemo Asosiasi Jip Merapi
Jokowi Berkelakar soal Ijazah di Reuni Fakultas Kehutanan UGM
Blak-blakan Jokowi Ngaku Paksakan Ikut Reuni buat Redam Isu Ijazah Palsu