Sejumlah warga sekitar Pantai Sanglen Gunungkidul kemarin beraudiensi di Keraton Jogja terkait nasib mereka setelah pantai itu ditutup. Pemkab Gunungkidul menyebut akan ada wahana wisata di Pantai Sanglen, tapi pembangunannya belum dimulai.
Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) Gunungkidul, Fajar Ridwan, mengatakan pihaknya telah mendatangi lokasi penutupan Pantai Sanglen di Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul. Kedatangannya untuk melaksanakan sebagian tugas dari Pemerintah DIY terkait hal pertanahan.
"Penutupan akses di Pantai Sanglen itu dari tahun 2024 dan rencananya di sana akan ada wahana wisata," kata Fajar kepada detikJogja, Jumat (22/11/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nantinya, Pemkab Gunungkidul berkeinginan melibatkan warga dalam operasional wahana tersebut. Harapannya, 70-80 persen tenaga kerjanya dari warga lokal.
"Tapi sampai saat ini belum ada (pembangunan), paling hanya pembersihan dulu," ujar Fajar.
Mengenai penutupan di kawasan Pantai Sanglen, Fajar mengaku itu bukan ranah Pemkab Gunungkidul. "Penutupan itu, dari pemantauan di lapangan, untuk menghindari konflik horizontal antarwarga," ucap Fajar.
Warga Geruduk Keraton Jogja
Diberitakan sebelumnya, penutupan Pantai Sanglen membuat warga yang tinggal di sekitar pantai itu resah dengan masa depan nasibnya. Mereka kemarin berbondong-bondong mendatangi Keraton Jogja untuk melakukan audiensi.
Puluhan warga dari Desa Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul, itu datang ke Keraton Jogja pada Kamis (21/11) siang. Pantauan detikJogja, puluhan warga datang bersama pendamping dari WALHI Jogja sekitar pukul 13.15 WIB di kompleks Keraton Kilen.
Dari puluhan warga yang datang, hanya sebagian saja yang diterima masuk dan beraudiensi dengan Panitikismo Keraton Jogja. Audiensi berlangsung sekitar 1 jam.
Salah satu warga, Andra, mengatakan kedatangan warga ke Keraton Jogja adalah untuk menanyakan terkait alasan Pantai Sanglen masih ditutup hingga kini. Kemudian warga mendapat informasi jika ada perencanaan pembangunan pariwisata Pantai Sanglen.
"Responsnya tadi cukup memberikan penjelasan, pertanyaannya (warga) kenapa masih ditutup dan sebagainya, terus katanya baru proses perizinan seperti itu. Itu katanya sudah ada koordinasi dengan pemerintah desa, BUMDes," kata Andra seusai audiensi, Kamis (21/11).
(dil/dil)
Komentar Terbanyak
Jawaban Menohok Dedi Mulyadi Usai Didemo Asosiasi Jip Merapi
PDIP Jogja Kembali Aksi Saweran Koin Bela Hasto-Bawa ke Jakarta Saat Sidang
PDIP Bawa Koin 'Bumi Mataram' ke Sidang Hasto: Kasus Receh, Bismillah Bebas