Duduk Perkara Warga Sekitar Pantai Sanglen Gunungkidul Geruduk Keraton Jogja

Duduk Perkara Warga Sekitar Pantai Sanglen Gunungkidul Geruduk Keraton Jogja

Tim detikJogja - detikJogja
Jumat, 22 Nov 2024 09:27 WIB
warga sekitar Pantai Sanglen, Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul, usai audiensi dengan Panitikismo Keraton Jogja di kompleks Keraton Jogja, Kamis (21/11).
Warga sekitar Pantai Sanglen, Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul, usai audiensi dengan Panitikismo Keraton Jogja di kompleks Keraton Jogja, Kamis (21/11). Foto: Adji G Rinepta/detikJogja.
Jogja -

Penutupan Pantai Sanglen membuat warga yang tinggal di sekitar pantai itu resah dengan masa depan nasibnya. Mereka pun berbondong-bondong mendatangi Keraton Jogja untuk melakukan audiensi.

Puluhan warga dari Desa Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul, itu datang ke Keraton Jogja kemarin siang. Pantauan detikJogja, puluhan warga datang bersama pendamping dari WALHI Jogja sekitar pukul 13.15 WIB di kompleks Keraton Kilen.

Dari puluhan warga yang datang, hanya sebagian saja yang diterima masuk dan beraudiensi dengan Panitikismo Keraton Jogja. Audiensi berlangsung sekitar 1 jam.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Salah satu warga, Andra, mengatakan kedatangan warga ke Keraton Jogja adalah untuk menanyakan terkait alasan Pantai Sanglen masih ditutup hingga kini. Kemudian warga mendapat informasi jika ada perencanaan pembangunan pariwisata Pantai Sanglen.

"Responsnya tadi cukup memberikan penjelasan, pertanyaannya (warga) kenapa masih ditutup dan sebagainya, terus katanya baru proses perizinan seperti itu. Itu katanya sudah ada koordinasi dengan pemerintah desa, BUMDes," katanya seusai audiensi, Kamis (21/11/2024).

ADVERTISEMENT

Andrta menambahkan, warga hanya ingin dilibatkan dalam perencanaan dan pembangunan pariwisata Pantai Sanglen. Hal ini lantaran mata pencaharian warga terdampak hanya di pantai Sanglen.

"Harapannya kalau ada pembangunan itu harus ada keterlibatan dan mau seperti apa arahnya, monggo nanti bareng-bareng didiskusikan. Keterlibatan masyarakat untuk pembangunan lebih merata sih," jelas Andra.

Dalam kesempatan yang sama, pendamping warga dalam audiensi ini, Abi, menjelaskan kedatangan warga untuk mempertanyakan nasib mereka setelah tergusur usai adanya rencana pembangunan tempat pariwisata eksklusif dan privat bernama Obelix.

"Ternyata sudah ada perjanjian antara desa, investor, dan Kasultanan, yang akan membuat suatu bentuk pariwisata, investornya itu adalah Obelix," jelasnya.

"Ya mereka bertiga sudah sepakat gitu untuk membangun di sana. Nah kami, warga ini tadi menyatakan keberatan atas hal itu. Dan dijawab telah ada kesepakatan antara ketiga pihak itu," imbuh Abi.

Abi menyampaikan, sebelum ada rencana pembangunan itu warga secara swadaya membuka lahan dan dijadikan tempat berkemah. Bahkan jauh sebelumnya, warga sudah menjadikan lokasi tersebut sebagai lahan pertanian.

"Warga sebelumnya di situ mencari rumput laut, kemudian ada pertanian juga turun temurun sejak tahun 50-an, kemudian warga dagang tahun 2016," paparnya.

Kemudian pada 2022, Abi melanjutkan, warga yang berkegiatan ekonomi di Pantai Sanglen diminta untuk mengosongkan lokasi tersebut dengan dalih akan ada pembangunan lokasi wisata.

Namun menurutnya, setelahnya tak ada pembangunan yang dikerjakan, sehingga warga kembali berkegiatan di sana. Abi bilang, warga yang memanfaatkan Pantai Sanglen tak hanya berasal dari Kemadang saja. Sedangkan jumlah warga terdampak sekitar 7-8 KK.

"Baru pada tahun 2024, awal tahun setelah Lebaran, warga diminta untuk pergi lagi, dengan alasan akan dibangun Obelix di sana," ujar Abi.

"Ndak ada (komunikasi), warga malah diintimidasi, kalau ndak pergi nanti akan dikenakan pidana segala macem. Jadi ndak ada proses dialog, cuma dikasih surat peringatan, Pertama untuk mengosongkan selama 7 hari, kalau ndak ada pengosongan maka ada ancaman hukuman tadi itu," lanjutnya.

Sementara itu, saat awak media berusaha masuk lingkungan Keraton Kilen untuk mewawancarai pihak Panitikismo terkait mediasi ini, awak media dicegah oleh petugas pengamanan Keraton dengan alasan keraton tak ingin berkomentar.

Bahkan, saat proses wawancara dengan warga di sekitar gerbang Keraton Kilen, petugas keamanan juga mengusir dengan alasan tidak diperbolehkan menggelar orasi di wilayah tersebut. Akhirnya proses wawancara dilakukan di sekitar Alun-alun Utara.




(apl/dil)

Hide Ads