Rela Beri Seragam-Buku Gratis, SD di Kulon Progo Ini Cuma Dapat 1 Siswa Baru

Kulon Progo -

Salah satu sekolah dasar (SD) negeri di kawasan Perbukitan Menoreh, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) hanya mendapat satu siswa baru dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024/2025. Minimnya populasi anak usia sekolah di sekitar SD tersebut menjadi penyebabnya.

Kondisi ini dialami SD N 1 Balong, Kalurahan Banjarsari, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo. Hingga PPDB ditutup pada pekan lalu, SD yang sudah berdiri sejak 1945 itu hanya menerima satu siswa.

"Untuk PPDB SD N 1 Balong tahun ajaran 2024/2025 sudah kita laksanakan sesuai prosedur, namun demikian sampai dengan hari ini, siswa yang kami dapatkan baru satu," ungkap Kepala SD Negeri 1 Balong, Arif Gunawan saat ditemui di lokasi, Senin (1/7/2024).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Arif mengatakan kondisi ini disebabkan karena sejumlah hal, pertama letak geografis sekolah yang jauh dari permukiman warga. Kedua, permukiman terdekat rata-rata didiami oleh warga berusia dewasa dan lansia, sedangkan jumlah anak usia sekolah cenderung sedikit bahkan hampir tidak ada.

"Hal itu disebabkan oleh kondisi lingkungan sekolah yang memang tidak ada siswa baru, jadi bukan karena kita ini tidak diminati oleh calon siswa, tapi memang pada dasarnya tidak ada siswa usia sekolah di sekolah dasar," terangnya.

Hal itu diketahui Arif ketika melakukan sosialisasi sekaligus jemput bola calon siswa baru PPDB di empat dusun yang menjadi area zonasi SD N 1 Balong, yakni Dusun Balong Timur, Balong Tengah, Balong Utara dan Besole. Dari empat dusun tersebut, pihak sekolah sukar mendapati orang tua yang punya anak usia sekolah.

"Bahkan, kami sudah door to door sejak Januari lalu di empat dusun setempat. Sudah tanya dukuh, tapi ternyata memang nggak ada. Karena kebanyakan di sini orang-orang tua, anaknya udah dewasa. Sedangkan yang muda-muda (keluarga muda) pilih merantau dan enggak kembali," terangnya.

Apa yang disampaikan Arif selaras dengan data jumlah penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Banjarsari. Dari total jumlah penduduk 3.540 orang, populasi warga yang berusia 5-9 tahun hanya 166 atau 4,69 persen. Adapun kelompok warga paling banyak ada di usia 60-75 tahun ke atas dengan jumlah mencapai 953 orang.

Merata di Seluruh SD Banjarsari

Arif mengatakan minimnya jumlah siswa baru sebenarnya dialami oleh seluruh SD N yang ada di wilayah Banjarsari. Setiap tahunnya saat momen PPDB, rata-rata jumlah siswa baru bagi SD di kalurahan ini tidak lebih dari 10 orang.

"Hampir rata-rata semua dialami dengan sekolah lain, problemnya sama dengan sekolah di sekitar sini," ucapnya.

Kondisi tersebut membuat jumlah siswa di SD se Banjarsari jadi sedikit. Di SD N 1 Balong misalnya, total keseluruhan siswa saat ini cuma 20 anak.

"Jumlah siswa tahun lalu ada 26. Terus yang tujuh karena kelas enam jadi sudah lulus, dan ini masuk satu siswa baru. Jadi sekarang tinggal 20," ujar Arif.

Kondisi SD N 1 Balong di Kalurahan Banjarsari, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Senin (1/7/2024). Foto: Jalu Rahman Dewantara/detikJogja

"Untuk guru kami ada 10 orang, ditambah satu tenaga operator dan satu penjaga sekolah," imbuhnya.

Arif mengatakan pihaknya sudah melakukan pelbagai upaya untuk bisa menarik minat orang tua menyekolahkan anaknya di SD N 1 Balong. Seperti gencar promosi prestasi dan kegiatan sekolah ke masyarakat, hingga iming-iming seragam dan buku tulis gratis bagi calon siswa baru. Namun upaya itu tidak membuahkan hasil.

"Kita sudah berupaya untuk itu, salah satu contoh kita memberikan salah satu seragam anak-anak, tambah kemudian sarana alat belajar mereka seperti buku dan pensil, itu sudah kita siapkan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Disdikpora Kulon Progo, Nur Wahyudi, membenarkan SDN 1 Balong mengalami kekurangan siswa baru. Berdasarkan hasil analisas pihaknya, kondisi ini terjadi memang minimnya jumlah pendaftar.

"Jadi bukan karena efek zonasi, melainkan jumlah pendaftarnya yang memang minim," ucapnya.

Atas hal itu, Disdikpora bakal menyusun langkah strategis untuk menuntaskan persoalan tersebut. Wacana regrouping atau penggabungan sekolah pun muncul.

"Orientasinya untuk menjangkau dan melayani masyarakat, sehingga perlu kajian mendalam," ujarnya.

Kendati begitu, wacana regrouping masih perlu pendalaman. Disdikpora akan melakukan analisa menyeluruh guna memastikan kebijakan ini tidak salah langkah.

"Sebelum diputuskan, perlu memastikan radius sekolah, persetujuan orangtua, fasilitas sekolah, maupun faktor demografi yang ada," terang Nur.