Buruh Gelar Aksi Tolak Tapera di Disnakertrans DIY

Buruh menggelar aksi menolak Tapera di Disnakertrans DIY, Kamis (6/6/2024). (Foto: Jauh Hari Wawan S/detikJogja)

Sleman -

Puluhan buruh di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar aksi di kantor Disnakertrans DIY, hari ini. Mereka menyerukan menolak Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera.

Para buruh itu bergantian berorasi di depan kantor Disnakertrans. Mereka juga membentangkan spanduk bertuliskan 'Tolak Tapera Tabungan Penderitaan Rakyat. Batalkan UUP2SK bab JHT dan Jaminan Pensiun'.

Koordinator Majelis Pekerja Butuh Indonesia (MPBI) DIY Irsad Ade Irawan mengatakan Tapera adalah program yang tak berguna sama sekali. Mereka menyebut Tapera sebagai tabungan penderitaan rakyat.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pertama adalah soal yaitu Tabungan Penderitaan Rakyat. Mengapa itu penderitaan rakyat? Karena kami merasa itu adalah program yang tidak akan berguna sama sekali," kata Irsad, Kamis (6/7/2024).

Dia menjelaskan, meskipun buruh membayar iuran tiap bulan tetapi tidak ada jaminan mendapatkan rumah. Hanya menambah potongan gaji saja.

"Jadi hanya menambah potongan tiap bulan sehingga itu kemudian akan menurunkan daya beli dari buruh itu sendiri. Jadi sudah pasti mengiur pasti rumahnya nggak dapat jadi kami menolak itu," ucapnya.

Lebih lanjut, dia berpendapat Tapera bagi buruh di Jogja menjadi tidak masuk akal karena upah yang diterima tidak sebanding dengan harga tanah.

"Upah buruh yang sangat murah kemudian harga tanah yang mahal maka tabungan Tapera itu tidak masuk akal," ujarnya.

Seharusnya, kata dia, pemerintah membangunkan perumahan terlebih dahulu. Skemanya dengan rumah subsidi dan DP 0 persen.

"Kemudian dicicil maksimal 30 persen dari UMP atau UMK yang berlaku. Itu kemudian kalau program perumahannya yang seperti itu kami yang setuju, bukan dipotong nggak jelas rumahnya dan rentan dikorupsi itu yang pertama," katanya.

Selain itu, mereka juga mengkritisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan khususnya soal Jaminan Hari Tua atau JHT.

"Kalau dulu JHT itu bisa dicairkan jika pensiun atau berhenti bekerja termasuk kena PHK kemudian mengundurkan diri atau berakhirnya kontrak dari pekerja. Nah yang bisa dicairkan cuma di akun tambahan," pungkasnya.