Pakar Hukum Tata Negara UGM Pemeran di Dirty Vote Tepis soal Propaganda

Sleman -

Ketua Departemen Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar yang turut terlibat dalam dokumenter Dirty Vote menegaskan film itu bukan propaganda. Hal itu diungkapkannya saat Kuliah Umum Perdana Departemen Hukum Tata Negara UGM secara daring.

"Ini bukan propaganda, nggak ada kaitan mau milih siapa. Tapi saya kira teman-teman bisa melihat isu terkini berkaitan dengan soal hukum tata negara," kata pria yang akrab disapa Uceng itu, Selasa (13/2/2024).

Uceng mengatakan, film ini banyak mengangkat isu tata negara. Sehingga kaca mata yang digunakan adalah kaca mata seorang yang mau belajar tata negara.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pakailah baju ketika melihat film ini adalah sebagai seorang pembelajar, orang yang sedang mau belajar tata negara. Karena sebenarnya tadi banyak sekali isu tata negara yang berseliweran," ujar dia.

"Mulai dari soal sistem presidensiil, sistem pengawasan, keuangan negara, kelembagaan negara, bahkan ada soal mahkamah konstitusi, hukum acara mahkamah konstitusi," imbuhnya.

Uceng juga menceritakan proses pembuatan film dokumenter ini tergolong singkat. Bahkan dia mengibaratkan proses produksi film ini sebagai kisah 'Bandung Bondowoso'.

"'Bandung Bondowoso' memang, dihubunginnya untuk bangun seribu candi dalam satu malam. Saya kasih cerita saja praktis dua hari dibahas substansi, satu hari latihan karena kami bukan aktor dan aktris jadi latihan ngomong di depan kamera. Terus satu hari langsung seharian itu syutingnya dari pagi sampai malam," ungkapnya.