Ade Armando Singgung Politik Dinasti Jogja, Sultan: Terserah Masyarakat Melihat

Ade Armando Singgung Politik Dinasti Jogja, Sultan: Terserah Masyarakat Melihat

Adji G Rinepta - detikJogja
Senin, 04 Des 2023 15:05 WIB
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X angkat bicara soal komentar Ade Armando mengenai politik dinasti, Senin (4/12/2023).
Foto: Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X angkat bicara soal komentar Ade Armando mengenai politik dinasti, Senin (4/12/2023). (Adji G Rinepta/detikJogja)
Jogja -

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan soal politik dinasti di Jogja biar masyarakat yang menilai. Hal itu disampaikan Ngarsa Dalem saat merespons pernyataan politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ade Armando yang menyinggung soal politik dinasti di Jogja.

Ditemui awak media pada Senin (4/12/2023), Sultan menjelaskan bahwa DIY hanya melaksanakan amanat dari undang-undang. Karena itu terkait anggapan Ade Armando, dia mempersilakan masyarakat yang menilainya.

"Ya melaksanakan itu saja ya kan, dinasti atau tidak terserah dari sisi mana masyarakat melihatnya. Yang penting bagi kita di DIY itu daerah istimewa, diakui keistimewaanya dari asal-usulnya dan menghargai sejarah itu. Itu aja, bunyi UU Keistimewaannya itu," terang Sultan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Raja Jogja yang berkuasa sejak 7 Maret 1989 tersebut menerangkan, soal DIY sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Komentar boleh, komentar kok nggak boleh. Boleh saja. Hanya pendapat saya, konstitusi peralihan itu kan ada (Pasal) 18 b kalau nggak keliru ya, yang menyangkut masalah pengertian Indonesia itu menghargai asal usul tradisi DIY, sehingga bunyi UU Keistimewaan itu juga mengamanatkan Gubernur Sultan dan Wakil Gubernur Pakualam," paparnya.

ADVERTISEMENT

Pasal 18B ayat 1 UUD 1945 yang dimaksud Sultan tertuang dalam BAB VI tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi 'Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang'.

Tidak Memuat Kata 'Dinasti'

Selain itu, Sultan HB X juga menjelaskan dalam UUD maupun Undang-undang Keistimewaan yang mengatur pemerintahan di DIY, tidak termaktub adanya kata 'dinasti'.

"Kalimat dinasti atau nggak di situ juga nggak ada, yang penting kita bagian dari Republik dan melaksanakan keputusan UU yang ada. Kalau dianggap dinasti ya diubah aja UUD," pungkasnya.

Ade Armando Kritik BEM UI-UGM soal Politik Dinasti

Dilansir detikNews, Minggu (3/12), politisi PSI Ade Armando menyampaikan kritik kepada para mahasiswa, khususnya BEM Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gajah Mada (UGM), yang menggelar aksi protes terkait politik dinasti. Ade Armando menyebut BEM UI dan BEM UGM ironi lantaran, menurut Ade Armando, Daerah Istimewa Yogyakarta lah yang sebetulnya mempraktikkan politik dinasti.

Hal itu disampaikan Ade Armando lewat akun X-nya, @adearmando61. Dia mulanya menyoroti aksi BEM UI dan BEM UGM yang sempat digelar di Yogyakarta berkaitan dengan politik dinasti.

"Terus terang saya meragukan keseriusan para mahasiswa memperjuangkan demokrasi, misalnya saja saya baca bahwa ada gerakan aliansi mahasiswa di Jogja melawan politik dinasti, di video pendeknya tampil Ketua BEM UI dan Ketua BEM UGM, mereka gunakan baju kaos bertuliskan republik rasa kerajaan," kata Ade Armando seperti dilihat detikcom dalam akun X-nya, Minggu (3/12/2023).

Ade Armando menilai yang dilakukan BEM UI dan BEM UGM ironi. Dia beralasan yang jelas-jelas menunjukkan politik dinasti justru wilayah tempat mereka menggelar aksi yakni Yogyakarta.

"Ini ironi sekali karena mereka justru sedang berada di sebuah wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti, dan mereka diam saja. Anak-anak BEM ini harus tahu dong kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sesungguhnya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu, gubernurnya adalah Sultan Hamengku Buwono ke-X yang menjadi gubernur karena garis keturunan," jelasnya.

Ade Armando Minta Maaf

Adapun politikus PSI Ade Armando telah menyampaikan permohonan maaf berkaitan dengan pernyataannya terkait dinasi politik sebenarnya ada di Yogyakarta saat mengkritik aksi para mahasiswa, khususnya BEM Universitas Indonesia (UI) dan BEM Universitas Gajar Mada (UGM). Dia meminta maaf jika video tersebut menimbulkan kegaduhan.

Permintaan maaf ini disampaikan Ade Armando lewat video yang diunggah di akun X-nya, @adearmando61, Senin (4/12/203). Dia menyampaikan permohonan maaf karena merasa video yang dibuatnya menimbulkan kegaduhan dan menyinggung banyak pihak di Yogyakarta.

"Saya ingin ajukan permohonan maaf sebesar-besarnya seandainya video saya terakhir tentang politik dinasti telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta," kata Ade Armando yang sudah mengizinkan video untuk dikutip.




(apu/dil)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads