Bebungah hingga Rp 250 Juta untuk Warga Kena Revitalisasi Beteng Keraton Jogja

Jogja -

Warga terdampak proyek revitalisasi beteng Keraton Jogja bakal mendapatkan bebungah atau ganti rugi. Nilainya bervariasi mulai dari Rp 80 juta hingga Rp 250 juta.

Bebungah Bervariasi, Ada yang Capai Rp 250 Juta

Ketua RW 14 Panembahan, Kraton, Kurniawan menjelaskan di wilayahnya terdapat 53 kepala keluarga (KK) yang terdampak proyek revitalisasi beteng Keraton. Adapun besaran bebungah yang didapat beragam.

"Ada yang 80 juta, ada yang 200, 250 juta juga ada, tergantung besar, besaran bangunan, permanen atau tidak bangunannya," kata Kurniawan saat dihubungi wartawan, Senin (6/11/2023).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya mesti kebanyakan cari rumah baru, buat DP rumah atau buat kontrak sementara seperti itu," lanjut Kurniawan.

Dia menerangkan warga juga tak melakukan tawar-menawar terkait nominal bebungah yang bakal diterimanya. Warga menyadari tanah yang mereka tempati milik Keraton Jogja.

"Nah karena tidak ada sertifikat makanya kita tidak punya hak tawar, jadi itu (bebungah) hanya semacam kepedulian dari Keraton untuk warga yang sudah tinggal di situ," pungkasnya.

Pembayaran Bertahap

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan (Disbud) DIY Dian Laksmi Pratiwi mengatakan untuk proses pembayaran bebungah dilakukan bertahap. Dia menyebut tak ada masalah dalam proses ini.

"Ya jelas (dapat bebungah), malah mereka (warga) selak (keburu) kepengin (dapat bebungah)," kata Dian saat dihubungi wartawan, Senin (6/11).

Meski begitu, Dian mengaku tidak mengetahui detail nominal bebungah yang diterima warga terdampak. Sebab, hal itu berdasarkan appraisal dari tim di lapangan.

"Saya kurang tahu persis, karena itu berdasarkan pendataan. Jadi itu kan tanah-tanah Sultan Ground yang ada di beteng itu kan pencatatannya oleh BPN ya di PTSL, dan keluasan dari masing-masing bidang itu berbeda-beda," jelas dia.

Proyek revitalisasi beteng Keraton Jogja masih dikerjakan bertahap. Progres saat ini baru mencapai beteng sisi utara-timur ke selatan.

"Secara fisik ini bertahap ya, tapi untuk kesepakatan mungkin akan kita selesaikan semua di 2024 gitu. Ya masih melihat ketersediaan anggaran juga, prioritas pembangunan di DIY juga," jelas Dian.