Bawaslu Surabaya Antisipasi Money Politic-Bagi Sembako Saat Masa Tenang

Pada masa tenang Pilkada 2024, Bawaslu Surabaya mengantisipasi adanya pelanggaran. Berdasarkan pengalaman pemilu sebelum-sebelumnya, banyak aduan terkait money politik hingga pembagian sembako.

"Saya pikir laporan lebih banyak ke masalah money politik bisa berupa pembagian uang dan pembagian sembako dan itu sering terjadi baik Pemilu maupun pemilihan kepala daerah," kata Ketua Bawaslu Surabaya Novli Bernado Thyssen saat dihubungi detikJatim, Senin (25/11/2024).

Oleh karena itu, Novli mengatakan pihaknya harus cermat dan teliti dalam menerima setiap laporan yang masuk. Karena bisa jadi laporan dilakukan oleh lawan politik.

"Jangan sampai laporan itu bisa jadi kurang bukti dan kurang saksi atau bahkan di skenario kan oleh pihak-pihak tertentu lawan dari kompetitor pilkada," ujarnya.

Selain itu, Bawaslu juga memiliki program patroli pengawasan menginstruksikan kepada panwascam, panwas kelurahan hingga pengawas TPS untuk mengawasi wilayah kerja masing-masing.

Menurutnya, patroli pengawasan ini penting untuk meminimalisir dan mendeteksi sedini mungkin potensi pelanggaran pada masa tenang. Seperti adanya dugaan money politik, penyebaran cash money, sembako dan lain-lain.

"Ini harus dicegah di masa tenang, masa-masa krusial, para pihak yang punya kepentingan di kontestasi itu berusaha mempengaruhi pemilih dengan cara memberikan imbalan-imbalan tertentu, ini yang harus kita cegah," jelasnya.

Novli juga mengimbau masyarakat untuk bisa mengantisipasi dan mengawasi adanya gerakan dugaan pelanggaran. Bila menemukan dugaan pelanggaran, pihaknya berharap warga Kota Surabaya berani melaporkan ke Bawaslu.

Laporan dugaan pelanggaran tidak hanya dilakukan langsung datang ke kantor Bawaslu. Bila warga takut diintimidasi dari pihak terlapor, bisa melaporkan via email, Instagram, WhatsApp hotline pengaduan tanpa harus hadir langsung.

Ia juga menginstruksikan kepada pengawas TPS untuk memastikan pergerakan distribusi logistik ke TPS masing-masing. Khususnya terkait dengan ketepatan waktu hingga jumlah surat suara.

"Jangan sampai ada masalah, seperti waktu tidak tepat, belum terdistribusi sampai hari H nanti jadi persoalan, atau kertas suara yang kurang, atau tinta yang kurang, atau kertas C hasil Plano kurang. Dipastikan sampai hari H tidak ada gangguan seperti itu, gangguan kurangnya logistik," pungkasnya.