
TPP Khofifah-Emil Apresiasi Laporan Pelanggaran Pilkada di Surabaya
Pilkada di Surabaya 2024 diwarnai pelanggaran, termasuk surat suara tercoblos dan politik uang. Bawaslu dan KIPP investigasi untuk jaga integritas pemilu.
Pilkada di Surabaya 2024 diwarnai pelanggaran, termasuk surat suara tercoblos dan politik uang. Bawaslu dan KIPP investigasi untuk jaga integritas pemilu.
Pilkada Serentak 2024 di Surabaya diwarnai dugaan pelanggaran, termasuk surat suara tercoblos dan politik uang. Bawaslu dan KIPP sedang melakukan investigasi.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Surabaya Muhammad Agil Akbar dipecat. Agil dipecat karena hubungan di luar nikah.
DKPP memecat salah satu Koordinator Bawaslu Surabaya karena terbukti melakukan hubungan di luar nikah dan dinilai terbukti melakukan pelanggaran etik.
DKPP memecat Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surabaya Muhammad Agil Akbar.
DKPP memecat Muhammad Agil Akbar dari Bawaslu Surabaya akibat dugaan hubungan tidak wajar. Sidang berlangsung dengan sembilan saksi.
Pada masa tenang Pilkada 2024, Bawaslu Surabaya mengantisipasi adanya pelanggaran. Berikut pelanggaran yang sering dilaporkan.
Selama masa tenang Pemilu 2024, pendukung hingga paslon dilarang melakukan kampanye. Baik secara langsung maupun melalui berbagai media yang ada di jalan raya.
Hari ini dimulai masa tenang Pilkada 2024. Seluruh Alat Peraga Kampanye (APK) di Surabaya telah diturunkan sejak Minggu (24/11/2024) dini hari pukul 00.00 WIB.
Bawaslu Surabaya mencatat 206 kegiatan kampanye Pilwali 2024, dengan 12 di antaranya melanggar aturan. Pelanggaran umumnya terkait lokasi pemasangan APK.