Kementerian Keuangan memangkas dana transfer ke daerah (TKD) untuk Kabupaten Mojokerto hingga Rp 316.030.227.000. Meski begitu, proyek pemindahan pusat pemerintahan (puspem) tetap digeber dengan mengorbankan TPP ASN.
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mojokerto merilis, TKD dari pemerintah pusat tahun 2024 mencapai Rp 1.729.631.573.000. Tahun ini, TKD naik menjadi 58,93% atau Rp 1.749.663.994.000 dari total APBD dan PAPBD tahun 2025 Rp 2.969.303.476.537.
Kepala BPKAD Kabupaten Mojokerto Iwan Abdillah menjelaskan, pemangkasan TKD dari Kemenkeu mulai berlaku tahun 2026. Tak main-main, pemerintah pusat melakukan pengurangan hingga Rp 316.030.227.000.
Meliputi dana alokasi umum (DAU) dipotong Rp 176.334.321.000, dana alokasi khusus nonfisik (DAK NF) Rp 12.158.473.000, dana desa (DD) Rp 42.904.945.000, serta dana bagi hasil (DBH) dipangkas Rp 85.030.227.000. Sehingga kekuatan APBD tahun depan diproyeksikan Rp 2.542.980.792.142.
"Ada sedikit unsur yang ditambah, yaitu DAK NF ditambah Rp 35.303.118.000. Sehingga secara total, TKD 2026 Kabupaten Mojokerto berkurang Rp 281.124.848.000," jelasnya kepada detikJatim, Rabu (15/10/2025).
Sedangkan dari sisi pendapatan asli daerah (PAD) masih jauh dari kata cukup untuk memenuhi kebutuhan anggaran Pemkab Mojokerto. Tahun ini, PAD ditargetkan Rp 854.029.198.548. Namun, capaiannya masih di angka 78,06% atau Rp 666,68 miliar.
"PAD tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp 859.880.408.642," terang Iwan.
Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa (Gus Barra) menjamin program prioritas bakal tetap dijalankan di tengah efisiensi anggaran imbas pemotongan TKD. Salah satunya proyek pemindahan puspem dari saat ini berada di kota, ke wilayah Kabupaten Mojokerto.
"Ada beberapa langkah dalam menyikapai pemangkasan TKD sehingga program prioritas kami tetap berjalan. Langkah-langkah ini akan kami kordinasikan terlebih dahulu dengan DPRD," ujarnya.
Untuk membangun Puspem Kabupaten Mojokerto yang baru, lanjut Gus Barra, idealnya dibutuhkan lahan 10 hektare. Berdasarkan hasil studi kelayakan (feasibility study) oleh tim ahli dari ITS Surabaya, ada beberapa opsi lokasi di Kecamatan Mojosari, serta 2 lokasi di Kecamatan Kutorejo dan Puri.
"Kalau lahan sudah milik pemkab, kami sudah bisa merencanakan pembangunan. Maksimal 2027 tahapan awal (pembangunan puspem)," cetusnya.
Sekda Kabupaten Mojokerto Teguh Gunarko menuturkan, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, proyek pemindahan puspem tahun depan pada tahap pengadaan lahan. Menurutnya, Kecamatan Mojosari menuai nilai tertinggi sebagai lokasi puspem baru berdasarkan studi kelayakan ITS.
"Tahun depan sesuai tahapan yang dicanangkan di RPJMD, kami proses pengadaan tanah. Anggarannya hampir Rp 100 miliar," terangnya.
Tidak hanya itu, UHC Prioritas juga menjadi program yang dipertahankan Pemkab Mojokerto tahun depan. Bahkan, anggaran untuk membayar iuran BPJS Kesehatan ditambah dari tahun ini sekitar Rp 66 miliar menjadi sekitar Rp 84 miliar untuk 2026.
"Termasuk tidak mengurangi insentif para guru TPQ," ujarnya.
Untuk menjamin program prioritas tersebut berjalan di tengah pemangkasan TKD, Pemkab Mojokerto bakal melakukan efisiensi sejumlah pengeluaran. Salah satunya tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN yang dipangkas sekitar Rp 44 miliar tahun 2026.
"Saya sudah sampaikan kepada para kepala OPD agar memberi penjelasan kepada para staf di bawahnya. Ini bukan kehendak pemda atau Pak Bupati, ini sesuatu yang harus kita pahami bersama. Apabila pemerintah pusat tidak melakikan pemangksan, Pak Bupati juga tidak mungkin mengurangi TPP ASN," tegasnya.
Anggaran untuk DPRD Kabupaten Mojokerto tahun 2026, lanjut Teguh, juga bakal dikurangi. Namun, ia belum bersedia menyebutkan nilainya. Sebab akan lebih dulu dibahas dengan dewan. Pengurangan anggaran juga menyentuh proyek infrastruktur di Bumi Majapahit.
"Ada pengurangan, tapi Infrastruktur yang viral dan sangat dibutuhkan masyarakat, Pak Bupati menyampaikan jangan dikurangi," jelasnya.
Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Ayni Zuroh menyatakan belum bisa berkomentar saat dikonfirmasi detikJatim ihwal rencana efisiensi anggaran dewan untuk tahun 2026. "Masih baru mulai pembahasan, belum bisa komemtar," tandasnya.
Simak Video "Video Istana Sebut Dana BLT Tambahan Rp 30 Triliun dari Hasil Efisiensi"
(auh/abq)