
Pemkot-DPRD Makassar Sahkan APBD Perubahan 2025 Senilai Rp 5,1 Triliun
DPRD dan Pemkot Makassar setujui APBD Perubahan 2025 sebesar Rp 5,1 triliun. Anggaran diprioritaskan untuk pembangunan meski di tengah tantangan.
DPRD dan Pemkot Makassar setujui APBD Perubahan 2025 sebesar Rp 5,1 triliun. Anggaran diprioritaskan untuk pembangunan meski di tengah tantangan.
Pemerintah Provinsi Jambi dan DPRD menandatangani nota kesepakatan KUA-PPAS 2025 untuk memperkuat pembangunan dan pelayanan publik.
DPRD usulkan anggaran Rp 45 miliar untuk renovasi ruang sidang, namun Pemkot Mataram prioritaskan program lain di tengah kondisi keuangan yang belum stabil.
Tito Karnavian menekankan pentingnya alokasi anggaran daerah yang tepat sasaran. Dia berharap anggaran dapat mendukung roda pemerintahan dan masyarakat.
Wakil Bupati Bogor Jaro Ade prioritaskan anggaran untuk program pemerintahan. KUA-PPAS 2026 ditandatangani untuk penguatan data digital dan pelayanan publik.
Bupati Pati Sudewo terancam dimakzulkan setelah menaikkan Pajak Bumi Bangunan 250%. Tito Karnavian akan rapat online untuk evaluasi kebijakan pajak daerah.
Mensesneg Prasetyo Hadi membantah kenaikan pajak daerah disebabkan oleh minimnya anggaran. Kebijakan pajak berbeda antardaerah, termasuk keputusan Bupati Pati.
Rancangan KUA-PPAS 2026 disetujui di DPRD Lamongan. Bupati Yuhronur Efendi menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan inklusif.
DPRD Badung sahkan Raperda RPJMD 2025-2029 dan perubahan Perda Pajak Daerah. Bupati Adi Arnawa sebut ini tonggak penting untuk pembangunan daerah.
Bupati Lamongan, Pak Yes, menandatangani persetujuan Raperda perubahan APBD 2025, fokus pada program prioritas untuk rakyat dan pembangunan berkelanjutan.