.webp)
Hobi ngonten Wakil Wali Kota (Wawali) Surabaya Armuji kini sedang disorot. Beberapa warga yang daerahnya tiba-tiba disidak Wawali Armuji merasa resah. Sebab, konten sidak yang disajikan di medsos Wawali Armuji tak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.
Menurut pengamat politik, wajar jika ada warga yang protes dengan konten Armuji. Hal itu sudah menjadi risiko. Kritik dan saran tetap dibutuhkan oleh pejabat publik seperti Armuji.
Pengamat Politik Universitas Airlangga (Unair) Ucu Martanto menyebut, saat ini memang sedang zamannya kepala daerah menggunakan sosial media sebagai publikasi kegiatannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di era digital mulai banyak kepala daerah memanfaatkan media sosial untuk kepentingan pemerintahan atau personal branding. Tidak bisa dilarang selama tidak meninggalkan kewajibannya," kata Ucu kepada detikJatim, Kamis (17/11/2022).
Menurut Ucu, selama konten itu tidak menganggu kewajiban Armuji sebagai wawali Surabaya serta tidak bertentangan dengan warga, tidak masalah. Kalau sampai bertentangan dengan warga, sudah menjadi risiko Armuji sendiri.
"Jika apa yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta, maka netizen wajib untuk mengkritisi memberikan komentar atau dislike. Jadi sudah ada jalur bagi warga, netizen untuk menyampaikan aspirasi," tegasnya.
Ucu menyatakan apa yang terjadi saat ini ketika Armuji didemo oleh warga, hal yang lumrah, karena politikus PDIP itu membuat konten yang tidak diterima. Untuk protesnya, Ucu menilai tepat langkah warga dengan berdemo di Balai Kota Surabaya.
"Melalui konten-kontennya warga bisa protes atau kasih kritik. Cara lain adalah membuat sosial media countering yang disampaikan wawali, sehingga komunikasi dan partisipasi publik antara pemimpin dan warga bisa berjalan paralel," jelasnya.
Sementara, pengamat politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Surokim Abdussalam menilai, Wawali Armuji sangat sadar dengan media sosial sebagai media komunikasi kekinian.
"Dalam konteks komunikasi publik medsos wawali terasa lebih genuine, ekspresif, intim dan tak berjarak," ujar Surokim.
Dalam segi konten di medsos antara Wawali Armuji dengan Wali Kota Eri juga cukup berbeda. Di mana Armuji lebih blak-blakan dan banyak konten, sedangkan Eri lebih sederhana dan halus kepada warga.
Menurut pandangannya, konten yang dilakukan oleh Armuji tidak merebut kedudukan Eri. Justru mengisi hal-hal yang tidak dilakukan oleh Eri.
"Kendati jika dilihat dari aktivitas panggung depan, sebenarnya tidak ada rivalitas dalam hal berebut panggung. Karena wawali tidak pernah dalam pengamatan saya ndobeli aktivitas wali kota. Bahkan dalam pandangan saya bisa komplementer terhadap apa yang tidak dilakukan wali kota," urainya.
Selain itu, ia juga menanggapi aneka respons masyarakat pada konten di medsos Armuji. Pro kontra, kata Surokim, adalah hal yang biasa karena sebagai pejabat publik, Armuji tidak bisa mengindahkan keinginan semua orang.
"Namanya publik sangat heterogen dan beragam, nggak mungkin bisa memuaskan semua pihak. Saya pikir konten selayaknya dan seharusnya bisa dilawan dengan konten jangan main, setop saja itu bisa set back ahistoris. Hal seperti seperti itu justru akan kontraproduktif," tukasnya.
(dpe/dte)
